Golkar Usul Moratorium Pendaftaran Haji

VIVAnews - Partai Golkar mengusulkan agar pemerintah melakukan moratorium atau penghentian sementara penerimaan pendaftaran haji. Penghentian paling tidak dilakukan maksimal hingga seluruh daftar tunggu calon haji tersisa dua tahun dari daftar yang ada sekarang.

Usul moratorium tersebut disampaikan dalam pernyataan politik Rapimnas IV Partai Golkar tahun 2012, di kantor pusat partai, Jakarta, Jumat, 2 November 2012.

"Partai Golkar berpendapat, mengingat banyaknya calon jemaah haji yang telah terdaftar dan lamanya daftar tunggu, maka moratorium penerimaan pendaftaran haji perlu dilakukan sampai seluruh daftar tunggu tinggal mencapai 2 tahun," demikian pernyataan Partai Golkar yang dibacakan Firman Soebagyo, ketua DPP Partai Golkar, didampingi Ketua Umum, Aburizal Bakrie.

Di samping moratorium penerimaan pendaftaran haji, Partai Golkar juga mendesak pemerintah untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan haji secara komprehensif. Perbaikan harus dilakukan mulai dari tahap pendaftaran hingga pelaksanaan haji.

Salah satu perbaikan yang harus dilakukan itu adalah upaya menertibkan perusahaan-perusahaan penyelenggara ibadah haji yang tidak profesional dan tidak bertanggung jawab.

"Terhadap kebijakan ibadah haji nonkuota, Partai Golkar meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dengan pengawasan yang lebih ketat," tutur anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI itu. (art)

Laporan: Arief Hidayat