Golkar dan PPP Tolak Bantuan Langsung Tunai
Rabu, 1 Mei 2013 - 09:03 WIB
Sumber :
VIVAnews
- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya menunda kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan ini akan ditunda hingga anggaran dana kompensasi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin sudah tersedia dan disetujui parlemen.
Namun, Golkar menyatakan akan menolak jika pemerintah menggunakan skema bantuan langsung tunai (BLT) untuk mengkompensasi kenaikan harga BBM.
"Kami lebih setuju dalam bentuk infrastruktur desa, program-program yang berjalan seperti Program Keluarga Harapan, bedah rumah. Namun bukan beras miskin yang disinyalir banyak menggunakan beras-beras yang tidak layak dimakan," kata anggota Komisi VII dari Fraksi Golkar, Satya Yudha, Rabu 1 Mei 2013.
Golkar sendiri, kata Satya, menilai kenaikan BBM adalah domain dari pemerintah. Sementara, tugas DPR hanya menyetujui realokasi penghematan yang ditimbulkan akibat kenaikan. Namun, partainya tak setuju jika ada BLT. "BLT rawan untuk menyogok rakyat dalam tahun politik ini, sebaiknya dihindari," ujar dia.
BLT picu inflasi
Hal yang sama diungkapkan Sekertaris Jenderal PPP, Romahurmuzy. Menurutnya, kenaikan harga BBM tidak tepat jika dibarengi oleh BLT. Sebab, kebijakan tersebut justru memicu inflasi karena mendorong secara masif konsumsi masyarakat.
"Padahal angka inflasi kita berdasarkan
year on year
Maret 2013 adalah yang tertinggi dalam lima tahun," kata dia. Baca Juga :
Selain itu, masih banyak jalan negara yang berlubang, dan jembatan yang perlu diperbaiki. Itu, bisa untuk menghubungkan area terpencil.
Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Saleh Husin, seharusnya pemerintah tegas dalam menaikkan harga BBM. Jangan justru dijadikan polemik yang akan memberikan kesempatan bagi para pihak yang ingin mencari keuntungan.
Selain itu, kata dia, jangan sampai pemerintah memanfaatkan dana BLT pada tahun politik ini. "Kalau itu yang terjadi maka ini adalah suatu kebijakan yang kurang elok," ujar dia.