Jokowi Diminta Ganti Dua Menteri Ini

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona Laoly.
Sumber :
  • ANTARA/Andika Wahyu

VIVA.co.id - Peneliti dari Indonesian Institute for Development and Democracy (INDED), Arif Susanto, mengatakan ada tiga masalah pokok yang dihadapi oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Pertama, merosotnya kewibawaan negara. Kedua, melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional. Ketiga, merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Menurut Arif, dari lima bulan usia pemerintahan Jokowi-JK, ketiga masalah tersebut masih menjadi beban.

"Kebutuhan warga negara terabaikan, karena lembaga-lembaga negara sibuk berpolemik. Ada Ahok vs DPRD, sekolah jadi terabaikan. Integritas Polri dalam pertanyaan, kita malah sedang tidak punya kapolri," kata Arif di Menteng Jakarta Pusat, Jumat 27 Maret 2015.

Arif memprediksi 30,25 juta orang Indonesia (12,25% penduduk) terjerat kemiskinan pada 2015. Angka ini bertambah 1,9 juta dibandingkan pada tahun sebelumnya. Impor pangan juga diprediksi akan terus berlangsung
dan harga komoditas semakin bergejolak.

"Ini karena negara tidak mampu memanfaatkan SDA secara bijak. Sebanyak Rp149 milliar dianggarkan untuk revolusi mental, apa yang sudah dihasilkan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan?," ujar Arif.

Arif menjelaskan, revolusi mental seharusnya dimulai dari ruang-ruang kekuasaan. Jokowi harus mengubah orientasi kekuasaan dari melayani elite menjadi melayani rakyat. Arif mengusulkan agar beberapa menteri
untuk segera diganti.

"Menteri yang pertama-tama harus diganti adalah Menkopolhukam Tedjo (Edhy Purdijanto) yang tidak punya prestasi. Kemudian Menkumham Yasonna Laoly. Hukum bukannya tegak tapi malah menurun," ungkap Arif. (ase)

![vivamore="
Baca Juga :"]
[/vivamore]