KPU Pasrah Bila Ada Perppu Pilkada Satu Calon

VIVA.co.id - Masih adanya wilayah dengan satu pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada serentak 2015 membuat sejumlah pihak mengusulkan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Menanggapi hal ini, anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ida Budiarti menilai bahwa Perppu merupakan kewenanga pemerintah.

"Tergantung bagaimana kesimpulan dari pemerintah, apakah syarat untuk menerbitkan Perppu itu terpenuhi," katanya di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Juli 2015.

Ida beranggapan, jika memang pemerintah perlu mengeluarkan Perppu maka KPU sebagai lembaga yang memiliki tugas sebagai penyelenggara pemilihan tunduk pada ketentuan UU.

"Kalau ada demikian, maka KPU mempunyai kewajiban untuk mempedomani itu dan melaksanakannya," ujar Ida.

Sebelumnya, sejumlah pihak menginginkan pemerintah bisa mengeluarkan Perppu, agar daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon bakal kepala daerah tetap bisa mengikuti pilkada serentak 2015 dan tidak ditunda untuk mengikuti Pilkada pada Februari 2017. Hal itu dirasa lebih adil, ketimbang harus menunda Pilkada.