Pencatut Nama Jokowi Salah Satu Pimpinan DPR?

Menteri ESDM Sudirman Said
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf

VIVA.co.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, bungkam saat dikonfirmasi soal identitas politikus yang diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo untuk meminta sejumlah saham ke PT Freeport.

Sudirman juga bungkam saat dimintai bocoran oleh awak media tentang asal partai dari politikus yang dimaksud.

"Identitasnya kami serahkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan," ujar Sudirman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 16 November 2015.

Sudirman menyatakan belum memikirkan akan melapor ke kepolisian. Sebab, menurutnya, hal ini masih berada di ranah pelanggaran kode etik.

"Urusan saya urusan etika, dan saya melaporkannya ke MKD," ujar Sudirman.

Beredar kabar jika politikus yang dimaksud adalah salah satu pimpinan DPR. Namun, Sudirman tetap bungkam saat dikonfirmasi mengenai hal ini. "Identitas sudah saya berikan ke MKD, nanti MKD yang bekerja," ucapnya.

Sudirman hanya membeberkan jika anggota DPR yang dimaksud berjumlah satu orang. "Namun, yang terlibat anggota DPR dan seorang pengusaha," kata Sudirman.

Eks Direktur Utama PT Pindad (Persero) itu mengatakan bahwa ada seorang anggota DPR bersama pengusaha yang beberapa kali bertemu dengan pimpinan Freeport Indonesia. Pada pertemuan ketiga, anggota DPR tersebut bertemu pimpinan Freeport di suatu hotel kawasan Pacific Place, SCBD, Jakarta.

"Anggota DPR tersebut menjanjikan suatu cara penyelesaian tentang kelanjutkan kontrak Freeport dan meminta agar saham yang disebutnya akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla," kata dia.

Sudirman mengatakan bahwa keterangan tersebut diperoleh dari petinggi Freeport. Perusahaan tambang multinasional itu melaporkan ke Sudirman karena Sudirman selalu meminta Freeport, sejak mulai negosiasi, agar perusahaan itu melaporkan setiap interaksi dengan pemangku kepentingan (stakeholder).

"Hal ini menjaga agar keputusan apa pun diambil secara transparan, mengutamakan kepentingan nasional, dan bebas campur tangan pihak-pihak yang akan mengambil kepentingan pribadi," ujar Sudirman. (ase)