'Ada Intelijen di Balik Perpanjangan Kontrak Freeport'
Minggu, 22 November 2015 - 16:15 WIB
Sumber :
- VIVA.co.id / Renne Kawilarang
VIVA.co.id - Kegaduhan terus terjadi setelah Menteri ESDM Sudirman Said menyerahkan percakapan Ketua DPR RI Setya Novanto, pengusaha Riza Chalid, dan Presiden Direktur Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin mengenai pencatutan nama Presiden Jokowi untuk meminta saham Freeport.
Pengamat politik dari UIN Jakarta, Pangi Syarwi Chaiago, mencurigai adanya permainan politik untuk memperpanjang kontrak Freeport di Indonesia dengan mengaburkan permasalahan melalui rekaman.
Baca Juga :
Pengamat politik dari UIN Jakarta, Pangi Syarwi Chaiago, mencurigai adanya permainan politik untuk memperpanjang kontrak Freeport di Indonesia dengan mengaburkan permasalahan melalui rekaman.
"Saya mencurigai ini adalah operasi atau permainan politik tingkat tinggi dari intelijen AS. Mereka sudah terbiasa dengan permainan seperti ini, misinya jelas bagaimana kepentingan national mereka tidak diganggu," katanya, Minggu 22 November 2015.
Pangi menambahkan bila ada yang mengganggu kepentingan para pengusaha asing di Indonesia dalam hal ini Freeport akan melakukan apa saja untuk membatalkan. Termasuk apa yang terjadi saat ini di mana Sudirman Said menuduh Ketua DPR Setya Novanto mencatut nama Presiden Jokowi untuk meminta saham Freeport.
"Pimpinan DPR selama ini termasuk yang tidak menginginkan perpanjangan kontrak Freeport diteruskan selama merugikan kepentingan nasional. Saya menduga Setnov (Setya Novanto) sengaja menjadi tumbal," ujar Pangi.
Pangi menjelaskan dugaan ini berdasarkan atas informasi ada tiga pertemuan seluruhnya. Namun mengapa Sudirman Said hanya menyerahkan rekaman dari pertemuan ke dua saja, sedangkan dua rekaman lain tidak diserahkan ke MKD.
Dengan kondisi saat ini menurutnya jauh akan lebih baik dugaan pencatutan nama presiden digeser ke ranah hukum. Sudirman ditantang berani melapor ke KPK atau Bareskrim.
"Ini dramanya terpotong ngak utuh. Atau siapa yang paling diuntungkan dalam kasus ini? Bisa saya katakan Freeport salah satu yang diuntungkan," ungkapnya.
Penyelesaian di MKD menurutnya tidak efektif karena hanya bersifat poltis."Langkah MKD hanya persoalan pelanggaran etika. Kalau terbukti melanggar etika maka sangsinya perkiraan saya Setnov diberhentikan dari posisi ketua DPR, tetapi tidak mengungkap siapa dibalik Freeport," katanya.