Bamsoet: MKD Berusaha Menutup Kasus 'Papa Minta Saham'

Sumber :
  • VIVAnews/Adri Irianto
VIVA.co.id - Fraksi Partai Golkar DPR RI menuding Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) berusaha menutup kasus skandal renegosiasi kontrak karya PT Freeeport Indonesia, yang belakangan populer juga disebut skandal ‘Papa Minta Saham’.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menyebut sejumlah alasan yang ditengarai sebagai upaya mengaburkan, bahkan menutup, kasus skandal yang mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden itu. Pertama, sejumlah anggota MKD berupaya memutarbalikkan fakta agar yang benar menjadi salah dan sebaliknya.

“Inilah bahaya dan risikonya jika sekumpulan orang picik menggenggam kekuasaan atau wewenang yang besar,” kata Soesatyo melalui keterangan tertulis kepada VIVA.co.id pada Senin, 14 Desember 2015.

Alasan kedua, beberapa anggota MKD lebih menitikberatkan aspek yang terlalu teknis untuk menggugurkan esensi persoalan. Hal itu dapat dilihat dari perdebatan tentang legal standing (dasar hukum) pelapor (Sudirman Said, Menteri ESDM) sehingga MKD harus menghadirkan seorang ahli bahasa.

“Artinya, ada keinginan dari beberapa anggota MKD untuk menutup kasus hanya karena pelapor tidak memenuhi syarat,” ujarnya.

Pendekatan seperti itu, Soesatyo menambahkan, terasa sangat ekstrem. "Orang-orang itu menggunakan kekuasaannya untuk menutup sebuah kasus, padahal kasus itu didukung bukti dan ada saksi.”

Alasan ketiga, beberapa anggota MKD berusaha memperlemah saksi Pelapor dengan tuduhan melakukan penyadapan atau rekaman ilegal. Diasumsikan bahwa karena rekaman itu ilegal, esensi pembicaraan yang mengarah pada permufakatan jahat patut dianggap tidak pernah ada.

Menurut Soesatyo, dugaan pelanggaran kode etik tidak mungkin digugurkan, apalagi dikaburkan, dengan berbagai argumen yang tak masuk akal sehat dan melawan logika publik.

Dia mengibaratkan sidang-sidang MKD dalam kasus skandal itu sebagai, “Lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Lain yang direkam, lain yang ditanya.”

Mengenai kehadiran tiga anggota MKD dari Fraksi Partai Golkar, Soesatyo mengakui, memang agak janggal. Tapi, katanya, Fraksi Golkar sedari awal memberikan kebebasan pada anggota untuk menggunakan haknya sebagai anggota DPR untuk berimprovisasi. “Asal tidak konyol dan merugikan masa depan Partai.”