Soal Rini, Jokowi Diminta Perhitungkan Konsekuensi Hukum
VIVA.co.id - Desakan untuk reshuffle jilid II setelah setahun pemerintahan Joko Widodo terus menguat. Sejumlah kalangan merekomendasikan Jokowi untuk mengganti beberapa menteri di kabinetnya.
Salah satu menteri yang menjadi sorotan adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno. Ketua Pansus Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka, secara tegas merekomendasikan agar Rini menjadi salah satu menteri yang harus dicopot.
"Rekomendasi Pansus agar Presiden menggunakan hak prerogatifnya untuk memberhentikan Menteri Negara BUMN," ujar Rieke dalam pesan tertulisnya, Rabu, 30 Desember 2015.
Rieke mengatakan, jika Jokowi tetap mempertahankan menteri dengan catatan fatal seperti Rini, tentu itu menjadi hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden. Namun dia mengingatkan, ada konsekuensi konstitusional yang sebaiknya diperhitungkan olehnya.
"Rekomendasi Pansus tak boleh dipandang sebagai upaya untuk menjatuhkan orang per orang karena tendensi like or dislike personal. Apa yang direkomendasikan oleh pansus adalah upaya untuk menyelamatkan aset negara," ujarnya.
Menurut Rieke, ada potensi tindak pidana dan kerugian negara terkait kebijakan menteri BUMN ini terkait masalah di Pelindo II.
(mus)