Penolakan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Terus Mengalir

VIVA.co.id – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menolak wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional bagi Presiden RI kedua, HM Soeharto.

Menurut Wakil Koordinator Bidang Advokasi KontraS, Yati Andrian, pemberian gelar pahlawan tersebut adalah tindakan yang bertentangan dengan konteks keadilan.

"Soeharto adalah sosok yang kontroversial. Menjadi sangat ironi bahwa Soeharto dalam masa kepemimpinannya telah membuat satu sistem negara yang korup dan otoriter tetapi malah akan difasilitasi diberikan gelar pahlawan," kata Yati di Kantor KontraS, Jakarta Pusat, Selasa, 24 Mei 2016.

Menurut Yati, seseorang yang layak diberi gelar pahlawan adalah orang yang dalam riwayat hidupnya tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Gelar pahlawan merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan pula simbol pengakuan terhadap warga negara yang berjasa serta mewariskan hal baik bagi bangsa.

"Sedangkan dalam catatan kami, Soeharto bertanggung jawab atas berbagai peristiwa pelanggaran HAM dan HAM berat serta tindak pidana korupsi," ujarnya menegaskan.

Gelar pahlawan bagi Soeharto dinilai akan menimbulkan kerugian baik secara moril bagi pihak yang mengalami pelanggaran HAM dan juga bagi nama baik bangsa.  

Ia menambahkan, jika merujuk pada semangat reformasi justru yang perlu adalah pengungkapan kebenaran dan penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat, korupsi dan nepotisme pada masa Orde Baru.

"Ini tak hanya cederai semangat reformasi. Ini juga sebagai upaya praktik impunitas yang tegas dan nyata dilakukan oleh mereka yang nyatanya masih jadi bagian dari rezim Orde Baru." 

Penolakan KontraS atas wacana tersebut menyusul salah satu keputusan Munaslub Golkar yang menginginkan agar DPP Partai Golkar yang baru harus memperjuangkan HM Soeharto memperoleh gelar Pahlawan Nasional.

(mus)