Kepengurusan Golkar Masih Bisa Berubah

VIVA.co.id – Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto, mengatakan meski telah memilih para pengurus di Golkar secara selektif, akan tetapi dia tidak menjamin nama-nama yang telah terpilih bakal aman.

Karena itu Novanto mewajibkan para pengurus untuk menandatangani pakta integritas. Dengan itu, kata Novanto, akan ada konsekuensi bagi yang tidak bertugas baik.

"Kan namanya 100 hari kerja kalau dia tidak lakukan pekerjaan secara baik. Makanya tadi disampaikan Sekjen ada pakta integritas. Ada risiko bahwa kalau tidak bekerja secara baik, hanya cantumkan nama, ada konsekuensinya," ujar Setnov, sapaan Novanto, di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Pusat, Senin, 30 Mei 2016.

Dia menegaskan, keaktifan mereka sebagai pengurus dalam 100 hari pertama akan menentukan kelanjutan nasib mereka di Kabinet Akselerasi Kerja Golkar.

"Misal keaktifan mereka di kepengurusan. Karena ini 100 hari sangat krusial, harus aktif. Iya sepanjang itu (belum didaftarkan) juga masih bisa berubah," ujar Novanto.

Senada, Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid, mengatakan jika pengurus yang telah diserahi tugas tak bekerja secara maksimal akan bisa diganti. Untuk itu, secara periodik akan dilakukan evaluasi enam bulan sekali.

"Kecuali mengundurkan diri. Kalau tidak bisa bekerja (diganti). Hal luar biasa, proses hukum, meninggal dunia (diganti). Kinerja kami evaluasi enam bulan ke depan," ujar Nurdin. (ase)