PKS: Jokowi Harusnya Larang Wiranto Jadi Ketua PBSI
VIVA.co.id – Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Nasir Djamil, menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang tidak tegas melarang keikutsertaan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto dalam bursa Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI). Mudah ditebak, akhirnya Ketua Umum Partai Hanura itu terpilih menjadi ketua umum.
"Bidang-bidang olahraga kita kurang berprestasi karena diurus oleh pejabat politik, karena punya asumsi bahwa nanti anggarannya akan bisa dipenuhi. Kenyataannya tidak semulus seperti yang diharapkan. Seharusnya Presiden Jokowi melarang dengan tegas pembantunya menjadi pengurus bidang olahraga," kata Nasir melalui pesan singkat pada VIVA.co.id, Rabu, 2 November 2016.
Menurutnya, tindakan tegas Jokowi diperlukan agar para menteri bisa fokus dengan tugas dan fungsinya. Apalagi selevel menteri koordinator tentu lebih berat lagi karena kementeriannya harus mampu bersinergi dengan menteri-menteri di bawah koordinasinya.
"Olahraga bulu tangkis kita semakin terpuruk dan saya khawatir akan semakin terpuruk jika tidak fokus dalam pembinaannya. Saya juga mengimbau kepada para pengurus olah raga di tanah air, sudah saatnya tidak memilih calon ketua umum yang masih menjabat di posisi penting dalam pemerintahan agar tidak terkesan diurus 'sambil jalan," kata Nasir.
Ia mengatakan, posisi tidak berkorelasi dengan prestasi. Ia juga mempertanyakan bagaimana Wiranto bisa membagi waktu dan menyatu dengan para pemain jika tidak fokus. Ia khawatir nantinya tugas Wiranto sebagai Menkopolhukam tak tuntas, begitu pun di PBSI juga tidak berprestasi.
"Saya respek dengan Pak Wiranto dan karenanya saya meminta beliau lebih fokus dengan posisi dan jabatan sebagai Menkopolhukam. Kesan di publik seolah-olah dia tidak banyak tugas dan kurang penting terkait dengan seluruh dimensi berbangsa dan bernegara," kata Nasir.
Sebelumnya, Musyawarah Nasional PP PBSI 2016 mengesahkan Wiranto sebagai Ketua Umum PP PBSI masa bakti 2016-2020. Wiranto resmi jadi ketua umum secara aklamasi, setelah Gita Wirjawan menyatakan mundur dari pencalonan ketua umum, Senin 31 Oktober 2016.