KPK Seret Amien Rais, Fadli Zon: Hukum Jadi Alat Kekuasaan

VIVA.co.id – Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai penyebutan nama Amien Rais dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan merupakan bagian dari politisasi.

"Terutama ditargetkan ke mereka yang kritis pemerintah, sehingga dalam beberapa hal kita mengkritik KPK, dalam kasus Ahok, misalnya, KPK tidak menindaklanjuti laporan BPK soal Sumber Waras dan reklamasi," kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Senin, 5 Juni 2017.

Ia menambahkan, di sisi lain KPK tidak bebas dari kepentingan politik. Saat ditanya penyebutan nama Amien Rais sebagai orderan, ia tak mau berprasangka.

"Tapi yang jelas hukum berpihak ke kekuasaan, dan hukum menjadi alat kekuasaan. Itu yang dirasakan masyarakat saat ini. Kalau perlu bikin polling saja bagaimana perasaan masyarakat terhadap penegakan hukum terhadap jaksa, polisi, aparat penegakan hukum yang lain," kata Fadli.

Sebelumnya, Jaksa KPK menyebut mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, menerima aliran dana proyek korupsi pengadaan alat kesehatan dari mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari. Ini terkait aliran dana dari Yayasan Soetrisno Bachir Foundation sejumlah Rp600 juta yang diduga berasal dari proyek yang menjerat Siti Fadilah.

Saat menggelar keterangan pers, Amien Rais berjanji akan bersikap jujur mengenai tudingan aliran dana ke rekeningnya sebanyak Rp600 juta itu.

"Yang jelas Amien Rais tidak pernah tidak jujur, takut apalagi. Saya takut pada yang di langit, semua manusia seperti saya. Jadi saya bukan sombong, saya dididik oleh agama saya hanya takut kepada Allah semata," ucap Amien. (ase)