PKS Dorong Revisi UU Ormas

VIVA - Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera, mengatakan fraksi Partai Keadilan Sejahtera siap membahas revisi Undang-Undang Organisasi Masyarakat. Tapi ia tak mendorong segera dilakukan revisi lantaran sikap PKS menolak Perppu Ormas lalu.

"PKS kan menolak Perppu Ormas ya. Jadi pada posisi kalau masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) siap bahas. Karena ingin ada perubahan," kata Mardani saat dihubungi, Rabu, 3 Januari 2018.

Ia menjelaskan fraksi PKS pun telah memiliki naskah akademik untuk pembahasan revisi tersebut. Ia menyebutkan sejumlah poin yang perlu direvisi dari UU Ormas.

"Satu, pengadilan didahulukan, jangan dikebelakangkan. Kalau sekarang kan dibelakangkan. Kedua, efektivitas dalam pengadilan kita perpendek dari 90 hari jadi 14 hari," kata Mardani.

Ia menuturkan dengan memperpendek jangka waktu peradilan maka keinginan pemerintah soal kecepatan membubarkan ormas terpenuhi. "Tapi keinginan kami agar pengadilan dulu baru bubar terpenuhi juga," kata Mardani.

Untuk diketahui, Perppu Ormas telah disetujui DPR. PPP, Demokrat, dan PKB setuju Perppu Ormas dengan syarat revisi. Mereka ingin agar segera ada revisi UU tersebut. Sementara PKS, PAN, dan Gerindra menolak Perppu. Hingga kini, UU Ormas masih belum dimasukkan sebagai Prolegnas prioritas 2018.