Pro Kontra Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
- dw
Ia juga menambahkan agar pemerintah mengurangi pos anggaran yang tidak relevan dengan kesejahteraan rakyat sehingga dapat dialokasikan kepada BPJS. "Contohnya, kurangi dari subsidi kepada BUMN yang menelan puluhan triliun dana negara, dari alokasi dana khusus yang tidak efisien, ditarik dari ratusan dana daerah yang dipendam di perbankan," pungkas Didik.
Baca juga: Siap-siap! Nunggak Iuran BPJS Tak Bisa Urus SIM dan Paspor
Tagar boikot BPJS
Diketahui Senin, laman media sosial Twitter diramaikan oleh cuitan netizen yang menagarkan #BoikotBPJS. Netizen mengeluhkan soal kenaikan iuran BPJS sebesar dua kali lipat. Mereka juga mengkritik pernyataan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris sebelumnya, soal menabung Rp5.000 per hari untuk membayar tagihan BPJS yang dinilai sebagai bentuk pemaksaan.
Menanggapi ini, Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma'ruf mengingatkan masyarakat bahwa BPJS Kesehatan merupakan solusi bersama untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
"Jika diboikot, sama saja kita menyetujui untuk menghilangkan kesempatan masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan yang terbentuk dari iuran pesertanya,” jelas Iqbal.
Iqbal menambahkan, selama beberapa tahun terakhir ini BPJS Kesehatan telah menolong banyak orang yang membutuhkan jaminan kesehatan. Iqbal pun mengimbau agar masyarakat memilih kelas BPJS Kesehatan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
"Makanya bisa sesuai kemampuan untuk pilihan kelasnya. Jika memang tidak memiliki kemampuan membayar atau masuk kriteria PBI (Penerima Bantuan Iuran), bisa di-cover pemerintah yang membayarkan iurannya," ujarnya.
Baca juga: Kebijakan Reformasi Anggaran Pemerintah Dikritik
Dana Rp14 triliun dari Kemenkeu
BPJS Kesehatan tahun ini diprediksi akan mengalami defisit sekitar Rp32 triliun. Angka tersebut akan ditutupi sebagian dari penyesuaian iuran khusus PBI pusat dan derah yang mulai berlaku pada 1 Agustus 2019. Sehingga dalam lima bulan terakhir, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan akan membayarkan selisih iuran dari Rp 25.500 ke Rp 42.000 sekaligus kepada BPJS Kesehatan.
Begitu juga dengan penyesuaian iuran yang diberlakukan kepada PPU Pemerintah. Dalam Perpres, kenaikan iuran baru berlaku pada Oktober 2019. Dengan begitu, kementerian yang dipimpin Sri Mulyani ini akan mencairkan sekitar Rp13,56 triliun kepada BPJS Kesehatan. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk membayar tunggakan BPJS kepada rumah sakit-rumah sakit mitra BPJS.