Demi Pulihkan Pariwisata, Kemenparekraf Gelontorkan Rp60 Miliar
- ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
VIVA – Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan menggelontorkan dana sebesar Rp60 miliar. Langkah ini termasuk perencanaan pemberian Dana Hibah Pariwisata jilid II, sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional.
Insentif itu diberikan juga dalam rangka program hibah pariwisata yang sejak tahun lalu sudah dikucurkan sebanyak Rp3,3 triliun. Dari jumlah tersebut, 70 persen di antaranya nanti terserap untuk hotel dan restoran.
"Ada keyakinan pertumbuhan di sektor pariwisata akan bisa kita capai. Sebagai contoh, secara aktual perekonomian di Yogyakarta sekarang tumbuh di angka 6 persen dan diikuti oleh pertumbuhan angka keterisian hotelnya juga," ujar Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kemenparekraf, Henky Manurung, dalam dialog yang dilaksanakan KPCPEN dan Forum Merdeka Barat, Kamis 10 Juni 2021.
Dia menyampaikan kondisi pandemi sebenarnya tetap membuat masyarakat rindu berwisata. Caranya dengantetap dengan menjaga protokol kesehatan.
Henky menambahkan, selain stimulus, pihaknya juga tengah mendorong agar penerapan standar Cleanliness, Health, Safety dan Environment Sustainability (CHSE) dilakukan seluruh pelaku usaha di sektor pariwisata termasuk hotel.
Dia juga menambahkan, insentif diberikan terkait subsidi bunga, restrukturisasi kredit dan KUR Pariwisata.
Sementara, praktisi kesehatan dokter. Ratih C. Sari, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mempercepat pelaksanaan standarisasi CHSE oleh berbagai pihak. Termasuk melibatkan industri yang tahu betul masalah - masalah dihadapi di masa pandemi COVID-19.
Dia menilai, pelaksanaan protokol kesehatan ketat di berbagai fasilitas umum seperti bandar udara, stasiun kereta, penginapan, pusat perbelanjaan maupun pusat wisata. Langkah ini sebagai upaya gotong royong yang dapat membantu pemulihan perekonomian nasional.
"Itu semua menambah rasa aman untuk pengunjung atau traveller. Tentu sangat penting sebagai pribadi tetap menjaga protokol kesehatan," kata Ratih.
Di tengah pandemi ini, pemerintah juga telah menjalankan program vaksinasi nasional sejak Januari 2021. Upaya ini merupakan salah satu langkah memulihkan kesehatan masyarakat Indonesia.
Pemulihan kesehatan diyakini bisa berdampak terhadap pemulihan ekonomi. Jika ekonomi pulih maka produktivitas masyarakat seperti semula. Jadi bisa dikatakan vaksin dan protokol kesehatan yang ketat menjadi kunci penting supaya penularan virus bisa ditekan.
“Protokol kesehatan adalah elemen yang sangat penting selama masih ada pandemi COVID-19. Prokes tetap jalan terus meskipun program vaksinasi sudah berjalan seperti saat ini,” ujar dr. Reisa Broto Asmoro, dalam dialog yang diselenggarakan KPCPEN, Jumat, 28 Mei 2021.