Gandeng UMKM, Erick Thohir: Tidak Boleh Ada BUMN Jadi Kartel

VIVA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menegaskan, seluruh BUMN yang ada saat ini harus dekat dengan program-program UMKM. Perusahaan pelat merah harus membuka diri terhadap segala macam bentuk perubahan dan inovasi.

Hal itu ditegaskan Erick saat memberikan sambutan dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian BUMN, tentang 'Kemitraan Koperasi dan UMKM/IKM dalam Rantai Pasok BUMN'.

"Tidak boleh ada lagi satu BUMN, dan satunya lagi menjadi kartel. Saling trading saling suplai satu sama lain. Apakah itu seragam, air minum, tidak boleh lagi," kata Erick dalam telekonferensi, Jumat 3 September 2021.

Baca juga: Harga Cabai Merah di Palembang Anjlok hingga Rp15.000 Kg

Erick memastikan inisiasi ini sudah diuji coba selama setahun lebih di tataran BUMN. Awalnya dimulai oleh 20 BUMN dan sekarang seluruh BUMN yang ada di 12 klaster, dengan total 43 perusahaan dipastikan sudah melakukan konsolidasi. Yaitu melalui peluncuran program Pasar Digital Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau PaDi UMKM untuk pengadaan di BUMN.

"Di situ kita sudah bertransaksi sebanyak 130.000 transaksi. Dengan 9.600 UMKM, yang nilai transaksinya mencapai Rp10,3 triliun sampai Agustus 2021 kemarin," ujarnya.

Erick menambahkan, upaya-upaya dan program inovatif semacam ini masih akan terus dilakukan oleh Kementerian BUMN dan para stakeholder terkait lain ke depannya.

Karena, meskipun dalam 10 tahun terakhir BUMN sudah berkontribusi Rp3.290 triliun terhadap negara melalui pajak, dividen, PNBP, dan lainnya, namun nyatanya hal itu masih belum cukup.

"Tentu ini sangat membantu negara dalam menjalankan program-program untuk rakyat. Tapi apakah itu cukup? Tidak," kata Erick.

"Karena itu sejak krisis ini terjadi, kami BUMN daripada menunjuk bahwa hal itu harus diperbaiki atau di sini harus diperbaiki, maka kita menunjuk diri kita sendiri, kita mentransformasi diri kita sendiri," ujarnya.