Sebut Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Habis Buat Rapat, MenPAN-RB: Tidak Sesuai Arahan Jokowi

VIVA Bisnis – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas, menjelaskan terkait anggaran pengentasan kemiskinan senilai Rp 500 triliun, yang habis tersedot untuk rapat dan studi banding.

Diakui Menteri PAN-RB, anggaran penanganan kemiskinan memang ada yang terpakai untuk rapat dan studi banding saja. Tetapi angkanya tidak sampai Rp 500 trilun.

"Jadi begini, setelah kita pilah, ada sejumlah instansi, terutama di beberapa daerah, yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal. Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang-lebih Rp 500 triliun habis untuk studi banding dan rapat. Arahan Bapak Presiden jelas, yaitu anggaran yang ada harus dibelanjakan dengan tepat sasaran untuk program yang berdampak langsung ke warga,” jelas Menteri Anas, dikutip dari laman resmi Kementerian PANRB, Senin 30 Januari 2023.

Dijelaskannya, seperti pada kementerian yang ia pimpin. Hampir setiap hari menerima tamu dari berbagai daerah yang berkonsultasi terkait kebijakan Kementerian PANRB. Termasuk yang terkait kemiskinan.

Maka biaya perjalanan dinas harus dipilah. Seperti pejabat daerah yang datang dari wilayah yang jauh, maka akan memakan anggaran yang juga tidak sedikit.

"Seperti pekan lalu, kami menerima jajaran pemkab dari Sumatera dan Kalimantan sangat jauh daerahnya, untuk konsultasi soal reformasi birokrasi tematik kemiskinan. Ada 5-10 orang dari pemda. Itu baru satu pemda. Setiap hari bisa 10 pemda yang datang. Sudah berapa biayanya. Maka sekarang konsultasi dan sebagainya kita online-kan, setiap hari ada konsultasi via online, untuk menghemat agar pemda-pemda tidak perlu ke Jakarta. Lebih baik anggarannya dialihkan menambah alokasi pemberdayaan yang langsung berdampak ke masyarakat,” jelasnya.

Mengenai anggaran kemiskinan yang habis untuk rapat di hotel dan studi banding, seperti pernyataan sebelumnya, Anas mengaku itu untuk membangun logika berpikir. Agar fokus pada pengentasan kemiskinan.

Sebab kata dia, apabila programnya adalah pengentasan kemiskinan, maka pelaksanaannya adalah bagaimana daya beli warga terjaga atau meningkat. Akses pendidikan yang murah, hingga upaya mengurangi beban keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah.

"Saat itulah saya sampaikan ada program instansi pemerintah yang belum selaras. Tujuannya mengurangi kemiskinan, tetapi sebagian programnya studi banding dan diseminasi atau rapat sosialisasi program kemiskinan. Jadi bukan semua anggaran untuk studi banding atau rapat, tapi sebagian ada, sehingga belum sepenuhnya selaras dengan tujuan," jelasnya. 

"Ada pula yang inginnya mengurangi stunting, tapi kegiatannya sosialisasi gizi, di sisi lain pembelian makanan untuk bayi malah tidak dialokasikan. Padahal arahan Presiden jelas, bahwa di tengah tantangan fiskal yang ada, instansi termasuk di daerah harus cermat membelanjakan dana. Setiap rupiah dampaknya harus optimal dan langsung ke masyarakat," lanjutnya.

Beberapa program pemerintah yang menurutnya tidak tepat sasaran, seperti pelestarian sungai. Tetapi kegiatannya adalah seminar. Ia menegaskan, bukan berarti tidak penting. Tetapi ketika anggaran terbatas, maka programnya bisa langsung dengan penanaman bibit pohon, dan sebagainya.

Logical framework itulah, jelas Anas, yang disampaikannya hingga muncul persepsi anggaran kemiskinan tersedot untuk rapat di hotel dan studi banding saja.

"Padahal kami mencontohkan sebagian logical framework yang belum selaras, bukan menyebutkan anggaran habis untuk rapat," jelas mantan Bupati Banyuwangi, Jawa Timur itu.

Data BPS hingga September 2022, kemiskinan di Indonesia adalah 9,57 %. Angka ini menurun dibanding tahun sebelumnya yakni 9,71 %.

“Target kemiskinan pada 2024 adalah 7 persen. Artinya bila mengacu data per September 2022, dalam dua tahun ke depan minimal kita harus turunkan kemiskinan kira-kira 1,2 persen per tahun sehingga bisa mencapai 7 persen pada 2024. Ini tugas yang tidak ringan,“ ujar Anas.

Dengan target yang diberikan Presiden Jokowi tersebut, jelas Anas, maka seluruh unsur pemerintah dari pusat hingga daerah, harus bisa bergerak dengan selaras.

"Dalam konteks Kementerian PANRB, kita ditugasi soal tata kelola birokrasinya. Maka salah satu langkahnya, mulai tahun ini, berbagai penilaian reformasi birokrasi kita bikin lebih terfokus melalui isu-isu tematik. Salah satunya soal penanggulangan kemiskinan," jelasnya.