BI: Kebutuhan Uang Tunai Pilpres Lebih Kecil dari Pemilu

Rabu, 25 Juni 2014 - 18:32 WIB

Oleh :

Uang kertas pecahan Rp100.000.

Sumber :

REUTERS/Beawiharta

VIVAnews

- Sepekan jelang Ramadan, kebutuhan uang tunai masyarakat mengalami peningkatan yang signifikan. Dibandingkan Ramadan tahun lalu, persedian uang tunai mengalami kenaikan hingga 19 persen.

Saat ini Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jateng-DIY menyiapkan penukaran uang tunai Rp29,3 triliun. Ini merupakan langkah antisipasi menyediakan uang tunai untuk mencukupi kebutuhan masyarakat.

Kepala Kantor Perwakilan BI Jateng-DIY Sutikno, Rabu 25 Juni 2014 mengatakan, antispasi itu karena penukaran uang tunai meningkat bersamaan dengan akhir bulan dan kebutuhan uang baru untuk Lebaran.

Jadwal Mobil SIM Keliling Jakarta, Bogor, Bandung Jumat 1 November 2024

"Kami tahu semua uang tunai akhir bulan banyak," ujar dia.

Selain itu, peningkatan persediaan uang tunai juga karena bertetapan dengan pembayaran gaji ke-13 bagi kalangan TNI, Polri, dan PNS, serta pelaksanaan Pemilihan Presiden 2014.

BI memprediksi pula kebutuhan penukaran uang yang tersebar di kantor perwakilan Solo Rp2,6 triliun, Purwokerto Rp2,7 triliun, Tegal Rp1,8 triliun, Semarang Rp5,7 triliun, dan DIY Rp3,1 triliun.

"Penukaran uang total mencapai Rp16,1 triliun. Untuk uang tunai menghadapi Pilpres tidak begitu tinggi. Berbeda dengan kebutuhan uang tunai pada pemilihan legislatif," katanya.

Langkah antisipasi lain yang dilakukan BI, kata dia, dengan menyediakan stok melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Sebab, wilayah Jateng merupakan jalur Pantura yang padat dilewati arus pemudik.

"Kami akan surati bank-bank, juga pemantauan ATM agar terpenuhi. Jadi masyarakat tidak akan khawatir sulit menukarkan uang," kata dia.

BI pun membuka jadwal penukaran uang yang diberlakukan mulai 30 Juni hingga 24 Juli 2014. Pelayanan masyarakat dimulai hari Senin-Kamis, sejak pukul 08.00-12.00.

Ia menyampaikan pelayanan penukaran uang bagi instansi pemerintah dapat menukar secara kolektif. Sedangkan, khusus pelayanan swasta harus menyertakan NPWP.