Kadin: Ekonomi Kerakyatan Bukan Anti Korporat

VIVAnews - Kamar Dagang dan Industri menepis anggapan bahwa ekonomi kerakyatan yang selama ini diusung dalam kampanye pemilihan presiden anti perusahaan besar (korporat). 

"Ada anggapan dalam pidato politik bahwa ekonomi kerakyatan anti usaha besar, kalau menurut Kadin justru ekonomi kerakyatan membutuhkan usaha besar untuk menjadi mitra usaha kecil dan menengah," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang UMKM dan Koperasi Sandiaga Salahuddin Uno di sela-sela Rakernas Kadin UMKM dan Koperasi di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu 10 Juni 2009.

Karena, dia menambahkan, sudah terbukti program kemitraan (linkage program) antara UKM dengan usaha besar membuat pertumbuhan UKM lebih cepat dan memberikan kredit bermasalah (NPL) yang rendah.

"Ini menjadi salah satu arah kebijakan yang hendak disusun dalam roadmap Kadin, bahwa harus ada katalisasi penggerakan kemitraan," ujarnya. 
Selain itu, program kemitraan juga bisa memberdayakan usaha mikro menjadi usaha kecil dan usaha kecil menjadi usaha menengah. "Misalnya, pedagang kaki lima sudah 20 tahun, terus jadi usaha mikro, seharusnya selama itu sudah naik kelas," ujarnya.

Dalam penyusunan roadmap industri 2009-2014, Kadin hendak memprioritaskan empat arahan kebijakan utama dalam bidang UMKM dan Koperasi. Selain program kemitraan, Kadin juga akan melakukan advokasi kebijakan dengan memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait ekonomi kerakyatan, termasuk di dalamnya kajian terhadap regulasi. "Salah satunya advokasi pada undang-undang tentang lembaga keuangan mikro," ujarnya.

Dua lainnya, yakni diseminasi informasi dan pembentukan wholesale microfinance atau lembaga keuangan mikro yang bertindak sebagai perkulakan terhadap pembiayaan mikro. "Konsep terakhir ini yang belum banyak disentuh oleh calon-calon presiden kita," ujarnya.

Kadin, Sandi mengatakan, dalam roadmapnya akan membidik usaha mikro yang secara ekonomi aktif tapi ternyata miskin secara pembiayaan.