Aturan Semena-mena PSSI Tak Pedulikan Kesejahteraan Pemain

VIVA – Kompetisi sepakbola Indonesia tak luput dari krisis akibat pandemi virus Corona COVID-19. Berhentinya kompetisi membuat neraca keuangan klub megap-megap.

Pun, pemain merasakan akibatnya. Mereka harus menerima gaji dipotong. Tak tanggung-tanggung potongannya, mencapai 75 persen. 

Hal tersebut tak lepas dari 'fatwa' PSSI yang mengizinkan klub-klub Liga 1 dan Liga 2 membayarkan gaji pemain sebesar 25 persen. Alias, memotong gaji pemain sebesar 75 persen selama masa darurat COVID-19.

Tapi, keputusan PSSI dinilai cacat.  Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) protes karena sebagai perwakilan pemain tidak dilibatkan dalam memutuskan putusan pemotongan gaji.

Keresahan pemain dan APPI mendapatkan sorotan dari Asosiasi Pesepakbola Profesional Dunia (FIFPro). PSSI dinilai melakukan intervensi dalam hubungan kerja.

"Mereka membuat resolusi yang sangat mengabaikan hak dasar pekerja. PSSI melakukan intervensi dalam hubungan kerja tanpa inisiatif untuk mengundang pemain ke meja yang sama," kata Direktur Hukum FIFPro Roy Vermeer.

Selain itu, FIFPro menyayangkan, banyak klub-klub di Indonesia hampir semuanya tidak memberikan gaji pemain lebih dari 25 persen. Bahkan, ada beberapa klub yang hanya memberikan 10 persen gaji pemainnya, khususnya di Liga 2

Hal ini sangat miris. Sebab, dari nominal itu ada pemain yang mendapatkan gaji jauh di bawah standar minimum regional (UMR).

"Liga 2 hanya mendapat 200 US Dollar (sekitar Rp 2,9 juta) dan itu pun sudah di bawah standar minimum regional (UMR) sekitar Rp 300 US Dollar (sekitar Rp 4,4 juta). Dengan pemotongan 75 persen, gaji menjadi 50 US Dollar (sekitar Rp 736 ribu) atau hanya 17 persen dari gaji minimum (UMR)," ucap Vermeer.

"kebijakan ini masih berlaku sejak Maret adalah bukti kalau PSSI tak peduli dengan standar internasional bahkan dengan standar kesejahteraan di Indonesia sendiri," jelas Vermeer dalam laman FIFPro.