Bebas 'Hantu' Malware, Indonesia Perlu Belajar dari Iran

VIVA.co.id – Pakar keamanan siber dunia, Don Stikvoort, mengingatkan ancaman malware stuxnet masih menghantui dunia industri dan e-commerce atau perdagangan medium internet tersebut.

"Dan malware yang tidak ditangani dan dibiarkan terus tumbuh dan menyebar, suatu saat bisa membuat kolaps industri dan e-commerce di Indonesia," kata Don Stikvoort di tengah konferensi internasional Keamanan Siber Code Bali di Legian, yang berlangsung 27-30 September 2016.

Data Internasional Business Report menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015 tercatat aktivitas serangan cyber telah menyebabkan kerugian pada bisnis global termasuk di dalamnya e-commerce sebanyak US$315 miliar.

Sementara di tingkat Asia Pasifik mencapai US$80 miliar.

Ketua Indonesia Security Incident Response Team On Internet Infrastructure (ID-SIRTII), Rudi Lumanto, juga membenarkan ancaman itu masih menghantui situs pemerintah, industri dan bisnis di Indonesia.

"Sejak Iran terserang malware stuxnet dan jaringan komputer industri nuklirnya lumpuh, mereka langsung melakukan aksi konkret dan serius melakukan pembersihan. Beberapa tahun kemudian Iran tidak lagi masuk daftar 10 negara terbesar yang terjangkit malware stuxnet," jelas Rudi.

Jebolan Universitas Komunikasi Elektronik Tokyo Jepang itu juga menjelaskan bahwa selain stuxnet, Indonesia juga sedang dihantui bom waktu malware lain dari berbagai jenis. Tahun lalu Indonesia menjadi negara dengan jumlah personal computer (PC) yang terinfeksi malware sebagai posisi pertama di dunia.

"Pemerintah dan semua pihak terkait harus segera melakukan langkah konkret yang serius untuk mengantisipasi ancaman ini," kata Rudi.

Langkah-langkah konkret yang bisa diambil pemerintah antara lain menurut Rudi adalah perbaikan di bidang legalitas, kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, kerja sama internasional serta peningkatan penerapan standar keamanan di setiap instansi pemerintah khususnya instansi strategis.

Masalah isu Badan Siber Nasional yg selama ini jadi perbincangan di Indonesia menurut Rudi adalah bagian dari perbaikan kelembagaan.

"Tidak penting badan tersebut harus baru atau perluasan fungsi lembaga yang sudah ada, yang penting adalah sesegera mungkin bisa terbentuk sehingga bisa melakukan tugas-tugas strategis proteksi siber indonesia," ujar Rudi.

Dengan adanya tindak lanjut keputusan Presiden yang jelas, maka tugas tugas strategis kata dia bisa diselesaikan. Dengan tindak lanjut yang tepat, persoalan teknis di lapangan seperti  pemberantasan malware bisa dilakukan lebih efektif dan cepat.