Era Digital, Inovasi E-Learning Badiklat Kejaksaan Bisa Jadi Rujukan

Inovasi teknologi E-Learning Balai Diklat Kejaksaan Agung
Sumber :
  • Dokumen Kejaksaan Agung

VIVA – Badan Pemeriksa Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengapresiasi kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan dalam terobosan bidang teknologi informasi. Terobosan E-Learning dinilai bagus jadi rujukan.

Lembaga diklat Kejaksaan itu dinilai berhasil berinovasi berbasis teknologi informasi dalam mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Salah satu yang jadi perhatian BPK terhadap Badiklat Kejaksaan di bawah kepemimpinan Setia Untung Arimuladi  yaitu inovasi E-Learning yang dapat memantau seluruh kegiatan yang tengah berlangsung di Badiklat Kejaksaan.

“Saya melihat ada inovasi-inovasi baru untuk perubahan dari wilayah bebas korupsi menjadi WBBM, memang harus ada inovasi yang dibangun, salah satu contoh E-Learning-nya," ujar Inspektur Utama (Irtma) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ida Sundar dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis 25 Juli 2019.    

Dengan adanya E-Learning itu maka aktivitas di institusi diklat itu bisa dimonitor dan bisa berbicara langsung.

"Jadi, saya melihat memang ada inovasi-inovasi baru di sini. Kepala Badiklat bisa memonitor kegiatan, bisa dari HP juga, ini sangat luar biasa. Dari lingkungan juga begitu saya masuk, saya sudah nyaman," jelasnya.

Karena itu, Ida menuturkan perubahan di Badiklat Kejaksaan itu patut menjadi percontohan bagi instansi lain yang hendak mewujudkan WBBM. Bahkan, BPK bisa saja mengadopsi apa yang terbaik dari Badiklat Kejaksaan. Apalagi, BPK baru mempunyai Diklat BPK yang baru diresmikan 2018.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, M. Yusuf Ateh juga mengapresiasi inovasi tersebut. 

Menurut Yusuf, pada era digital ini, Kabadiklat Setia Untung Arimuladi berhasil memanfaatkan teknologi sebagai cara kerja cerdas yang kekinian sesuai dengan zaman now.

“Luar biasa, harus ada wow-nya diberikan. Ada penyewaan power bank. Ini, yang lebih wow tidak seperti biasanya, ada perubahan. Ini harus didorong kreativitas, atas kreasi dan inovasi-inovasinya,” ujar Ateh.

Kendati demikian, dia mengaku tidak mau sepihak untuk penilaian program pemerintah dalam membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM tersebut, semua kata dia tergantung hasil survei tim penilai karena sifatnya independen.

“Seolah kecil untuk Badiklat, tapi sesunguhnya ada dampak multiplier effect buat negara ini, karena semua bergerak. Birokrasi pilarnya kalau tidak ada perubahan-perubahan yang wow sama saja. Karena kita yang berhadapan langsung ke masyarakat, ini luar biasa," ujarnya.

Wakil Jaksa Agung Arminsyah mengapresiasi inisiatif dan terobosan yang dilakukan Badiklat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Ia berharap, pencanangan WBBM di Badiklat dapat meneruskan keberhasilan yang telah ditorehkan oleh 13 Satker pelopor perubahan di Kejaksaan RI yang sebelumnya telah memperoleh predikat dan pengakuan masuk dalam kategori Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM dari Kemenpan RB.

Badiklat Kejaksaan RI mencanangkan WBBM sebagai tindak lanjut komitmen dengan diberlakukannya ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. 

Terobosan dengan sentuhan teknologi ini, kata Setya, merupakan komitmen dan keinginan kuat menghadirkan lembaga Kejaksaan sebagai birokrasi yang bersih. Dengan demikian, terobosan ini diharapkan bisa berdampak positif pada munculnya penegakan hukum yang berkualitas dan memulihkan kepercayaan publik.

Dalam pencanangan WBBM dihadiri pula oleh Jampidsus M Adi Toegarisman, tampak juga Sesjam Pengawasan Kejagung Tony T Spontana, Wakil Kepala Kejati DKI Yudi Handono, Wakil Kajati Banten Jacob Hendrik Pattipeilohy, Kepala Kejari Kota Bogor Yudi Indra Gunawan dan unsur pejabat eselon I dan II, di lingkungan Kejaksaan Agung dan Badiklat. (dhi)