Negara Komunis Rilis Kode Etik di Media Sosial, tapi Bukan China

VIVA – Negara komunis di Asia Tenggara Vietnam baru saja memperkenalkan pedoman nasional tentang etika di media sosial yang mendorong warganya untuk memposting konten positif tentang negara-negara di Asia Tenggara dan mengharuskan pegawai negeri sipil (PNS) untuk melaporkan informasi yang bertentangan kepada atasan mereka.

Kode etik tersebut melarang postingan yang melanggar hukum dan mempengaruhi kepentingan negara serta berlaku untuk organisasi negara, perusahaan media sosial, dan semua penggunanya di Vietnam.

"Pengguna media sosial didorong untuk mempromosikan keindahan pemandangan, masyarakat, dan budaya Vietnam, dan menyebarkan cerita baik," bunyi peraturan tersebut yang tertuang dalam Keputusan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Vietnam tertanggal 17 Juni lalu.

Tidak jelas sejauh mana keputusan itu mengikat secara hukum, atau bagaimana itu akan ditegakkan, melansir dari situs Gadgets Now, Senin, 21 Juni 2021.

Partai Komunis yang berkuasa di Vietnam menoleransi sedikit kritik, mempertahankan kontrol ketat atas media dan dalam beberapa tahun terakhir memimpin tindakan keras intensif terhadap para pembangkang dan aktivis, beberapa di antaranya menjalani hukuman penjara yang lama untuk posting di Facebook dan YouTube.

Pada November tahun lalu, dilaporkan bahwa pihak berwenang di negara itu telah mengancam akan menutup Facebook jika raksasa media sosial itu tidak tunduk pada pemerintah untuk menyensor lebih banyak konten politik lokal di platform.

Vietnam adalah pasar utama untuk Facebook, yang melayani sekitar 60 juta pengguna dan menghasilkan pendapatan hampir US$1 miliar, menurut sumber yang mengetahui angka tersebut.