Bobolnya Data KPU oleh Hacker Sangat Berbahaya
- VIVA.co.id/ Mohammad Nadlir
VIVA – Bobolnya 2,3 juta data milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) oleh peretas atau hacker yang disebar oleh akun Twitter @underthebreach lebih berbahaya dari pembobolan serupa yang dialami tiga e-commerce Indonesia, yaitu Tokopedia, Bukalapak dan Bhinneka.com. Dengan begitu bisa dikatakan bahwa KPU sudah menjadi target para hacker.
Hal tersebut diungkapkan oleh pakar keamanan siber, Pratama Persadha. "Misalnya saja dengan mengkombinasikan data ponsel dari marketplace dengan data e-KTP dan KK (Kartu Keluarga). Saat di cek di Raid Forums data yang disajikan plain dan bisa diunduh anggota secara gratis," ungkapnya kepada VIVA, Jumat, 22 Mei 2020.
Adapun data yang disebar mencakup nama, jenis kelamin, alamat, nomor e-KTP dan KK, tempat tanggal lahir, usia, status lajang atau menikah. Pratama menilai peristiwa ini menjadi peringatan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemdagri) agar bisa mengamankan data kependudukan.
Perlu adanya pengamanan enkripsi pada data penduduk Indonesia. "Ini membuat pengamanan sistem IT KPU dipertanyakan. Apalagi tahun ini ada agenda Pilkada Serentak. Jangan sampai ini menjadi isu tersendiri bagi KPU. Selama ini sistem IT KPU selalu dijadikan rujukan saat hitung cepat hasil Pemilu maupun Pilkada," tegas Pratama.
Yang menjadi sebuah kekhawatiran adalah karena setiap gelaran Pemilu dan Pilkada, KPU selalu mendapat ancaman peretasan. Bagi Dukcapil kerawanan ini harus menjadi catatan penting untuk waspada, jangan sampai sistem ditembus dan peretas bisa mengaturnya sesuka mereka.
Pratama melihat ada kemungkinan data pribadi yang disebar saat ini sebelumnya sudah ada di publik, karena itu merupakan data Pemilu 2014. Seluruh data DPT (Daftar Pemilih Tetap) juga dibagikan ke beberapa stakeholder pemangku kepentingan KPU.
"Jika melihat isi folder DPT DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) yang ikut dipublikasi, kemungkinan memang si peretas bisa masuk ke sistem IT KPU atau sistem IT stakeholder KPU yang juga memiliki data ini," jelas dia.
Tapi, untuk memastikannya ia menyarankan dilakukan audit keamanan informasi atau audit forensik digital ke sistem IT KPU. Audit ini juga bisa menemukan sebab dan celah kebocoran sistem, jika memang ada kebocoran data.