Varian Delta Menyebar Lebih Cepat, Seberapa Penting Vaksin Booster?

VIVA – Hingga saat ini pemerintah terus berupaya untuk mengendalikan laju kenaikan angka konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia. Salah satu strategi pengendalian penyebaran dan penularan infeksi virus COVID- 19 selain dengan melakukan 3T (Tracing, Testing, Treatment) dan mematuhi protokol kesehatan secara ketat.

Selain itu, program vaksinasi juga menjadi salah satu langkah yang dilakukan pemerintah. Vaksinasi COVID-19 dilakukan agar terbentuk herd immunity (kekebalan kelompok) secara cepat.

Herd immunity diharapkan bisa melindungi masyarakat dari kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Herd Immunity sendiri bisa dicapai melalui dua cara yakni secara alami dan buatan. Herd immunity yang dibentuk secara alami terjadi ketika kita menjadi kebal terhadap penyakit tertentu setelah tertular.

Hal ini memicu sistem kekebalan tubuh untuk membuat antibodi terhadap kuman yang menyebabkan infeksi di dalam diri kita. Pasalnya, antibodi seperti pengawal khusus yang hanya mengenali kuman tertentu. Jika kita kembali terinfeksi, antibodi yang menangani kuman sebelumnya bisa menyerang penyebab infeksi tersebut sebelum menyebar dan membuat kita jatuh sakit.

Kedua, herd immunity yang didapat secara buatan dengan cara menyuntikkan vaksin untuk penangkalan penyebaran virus tersebut. Untuk mengatasi beberapa penyakit, herd immunity bisa dicapai ketika 40 persen populasi di suatu daerah kebal terhadap penyakit.

Namun, dalam sebagian besar kasus, herd immunity bisa dicapai jika 80 hingga 95 persen populasi kebal terhadap penyakit untuk menghentikan penyebaranya.

Dilansir dari laman, infeksi emerging Kementerian Kesehatan RI dijelaskan bahwa pengalaman dari beberapa penyakit infeksi menular sebelumnya tanpa vaksin bukan cara yang efektif untuk mencapai herd immunity terutama pada penyakit yang menyebabkan keparahan dan kematian yang tinggi.

Selain itu virus dapat bermutasi seiring waktu sehingga antibodi dari infeksi sebelumnya hanya memberikan perlindungan untuk jangka waktu yang singkat, tidak seumur hidup mereka.

Program Vaksinasi COVID-19 di Indonesia

Program vaksinasi COVID-19 di Indonesia sendiri sudah berlangsung sejak pertengahan Januari 2021 yang dimulai dari penyuntikan kepada para tenaga Kesehatan sebagai garda terdepan penanganan COVID-19.

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, hingga Sabtu 29 Agustus 2021, dari total sasaran vaksinasi sebesar 208.265.720.  Diketahui sudah ada sebanyak 61.222.258 orang atau 29,40 persen orang yang telah mendapatkan vaksinasi 1. Dan sebanyak 34.702.821 atau 16,66 persen masyarakat Indonesia yang telah mendapatkan vaksin dosis lengkap.

Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Menteri Kesehatan. Budi Gunadi Sadikin menyebut bahwa Indonesia menempati peringkat keenam di dunia dalam jumlah kepesertaan masyarakat dalam vaksinasi COVID-19 per Senin 23 Agustus 2021. Di mana pada posisi pertama ditempati China, India, Amerika, Brasil dan Jepang.

Sementara dari jumlah suntikan yang diberikan kepada masyarakat, Indonesia berada di posisi ketujuh di bawah China, India, Amerika, Brasil, Jepang dan Jerman.

“Laju kenaikan dari vaksinasi di Indonesia sebagai gambaran, program vaksinasi dimulai tanggal 13 Januari dan kita menembus angka 50 juta pertama itu di tanggal 8 Juli, jadi ada sekitar 26 minggu dan sekarang kita sedang berusaha keras agar kita bisa menembus angka 50 juta dosis kedua menjadi 100 juta per dosis di akhir Agustus yakni sekitar 7 minggu,” kata Menkes Budi.

Menkes Budi menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan 300 juta dosis vaksinasi tercapai sampai akhir 2021. Kemudian, kata dia, vaksinasi usia 12-17 tahun akan selesai hingga Februari 2022.

"Perkiraan kami di akhir tahun bisa capai di angka 300 jutaan, sehingga angka 400 juta sesudah ditambah target anak-anak di usia 12-17 kita bisa selesaikan di sekitar Januari atau Februari 2022. Satu tahun sesudah kita laksanakan 13 Januari 2021 ini," kata Budi.

Herd Immunity

Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX pada Rabu 25 Agustus 2021 kemarin, Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Slamet Budiarto, menjelaskan bahwa untuk mencapai kekebalan komunitas pemerintah memvaksinasi 86 persen penduduk Indonesia.

"Kita vaksin Sinovac adalah 70 persen, artinya 86 persen jumlah penduduk harus dilakukan vaksinasi,” kata dia.

Lebih lanjut, Slamet menjelaskan lebih lanjut, semakin rendah efikasi vaksin maka harus semakin banyak jumlah penduduk yang harus divaksinasi. Misalnya jika efikasi vaksin COVID-19 sebesar 95 persen maka 63 persen dari total penduduk harus divaksin. Jika efikasi vaksin sebesar 90 persen maka 66 persen dari total penduduk harus divaksin.

Di sisi lain, Menkes Budi Gunawan mengungkapkan kemungkinan herd immunity di Indonesia kemungkinan tidak tercapai. Hal ini karena adanya varian Delta yang masih bisa menginfeksi meski masyarakat telah divaksinasi.

Dalam rapat dengar pendapat dengan komisi IX  Rabu 25 Agustus lalu, dijelaskan bahwa varian delta memiliki replication rate yang jauh lebih tinggi dari varian COVID-19 yang pertama kali ditemukan di Wuhan China pada akhir 2019 lalu.
 
“Berdasarkan keilmuannya, menurut para ahli epidemiolog, kekebalan kelompok tidak mungkin tercapai. Kalau mau vaksin harus lebih dari itu, dengan efikasi yang ada dan varian delta,” jelas Menkes.

Perlukah vaksin booster?

Di sisi lain, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR pada Rabu 25 Agustus lalu, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menyebut suntikan booster vaksin corona secara klinis memang terbukti memberikan perlindungan lebih. Namun, saat ini vaksin booster belum bisa diberikan ke semua pihak karena masih banyak masyarakat yang belum mendapat vaksinasi dosis pertama.

"Memang isunya kenapa WHO tidak menganjurkan, karena bukan clinical tapi karena ethical. Sampai saat ini baru 58 juta rakyat Indonesia yang beruntung bisa dapat akses suntikan pertama," kata Menkes.

Namun saat ini, suntikan booster hanya diperuntukkan untuk kelompok prioritas yakni tenaga kesehatan. Namun rencana pemberian booster kepada masyarakat umum, kata Menkes direncanakan akan diberikan pada awal tahun 2022.

Lantas seberapa penting vaksin booster ketiga untuk masyarakat umum? Terkait hal ini, Ketua Satgas COVID-19, Profesor Zubairi Djoerban angkat bicara. Dijelaskan Zubairi, pemberian vaksin booster memang penting. Namun kenyataannya hingga saat ini masih banyak masyarakat di dunia yang belum mendapatkan vaksinasi pertama.  

"Dari pandangan WHO saat ini penduduk dunia banyak, dari seluruh penduduk dunia ini yang suntikan pertama belum cukup banyak, belum vaksin kedua, kasihan mereka kalau sekarang didahulukan vaksinasi yang ketiga untuk semua orang. Intinya vaksinasi ketiga itu perlu, namun tidak adil rasanya kurang empati bila kita tidak melindungi rakyat yang belum pernah mendapat vaksinasi pertama. Menurut saya vaksinasi pertama dulu, kedua. Kalau sudah rata bagus kita vaksinasi ketiga," kata Zubairi kepada VIVA.co.id, Minggu, 29 Agustus 2021.

Di sisi lain, Zubairi menjelaskan alasan mengapa tenaga kesehatan menjadi prioritas lantaran tenaga medis perlu dilindungi. Mengingat sudah ada lebih dari 200 dokter yang meninggal pada Juli lalu.

"Sehingga kalau dokter tidak dilindungi siapa yang obati pasien. Yang terinfeksi juga cuti dua minggu paling tidak bagaimana tenaga makin tipis, itu mengapa kalau nakes divaksinasi tujuannya bukan untuk mereka tapi lebih kepada yang menangani kalau ada pasien yang sakit siapa kalau mereka tidak dilindungi tenaga medis. Di seluruh dunia memang jadi keharusan," kata dia.

Sedangkan untuk pemberian vaksin booster pada masyarakat juga penting. Dijelaskan Zubairi, pemberian vaksin booster ini penting berkaca pada kasus di Amerika. Di mana hingga awal Agustus tercatat sudah ada 160 juta lebih warga Amerika yang sudah vaksinasi COVID-19 secara lengkap. Namun ada sekitar 9 ribu warga Amerika yang terpaksa dirawat karena masih bisa terinfeksi dan ada 1.500 lebih orang yang meninggal.

"Artinya, vaksin dua kali itu, bisa melindungi banyak terhadap kematian walau tidak 100 persen namun tidak bisa melindungi terlalu banyak terhadap infeksi. Dari efektivitas vaksin Pfizer yang tadinya 90 persen lebih turun menjadi 42 persen Moderna dari 90 persen lebih turun ke 76 persen kalau terhadap virus delta artinya virus yang baru ini menyebabkan vaksin dulu yang kita efektif jadi turun drastis efektivitas. Namun untuk (pemberian vaksin booster) rakyat perlu tapi setelah adil," kata Zubairi.

Untuk pemberian vaksin booster sendiri, Zubairi menjelaskan bisa diberikan 8 bulan setelah dosis kedua vaksin COVID-19. Pemberian vaksin booster juga menggunakan platform vaksin yang berbeda dengan vaksin yang sebelumnya.

"Dengan booster, dengan vaksin berbeda. biasa vaksin Sinovac baik pakai platform berbeda, misalnya Sinovac booster pakai misalnya Moderna atau Pfizer. Kalau pakai dua kali Sinovac tambah Sinovac lagi hanya seuprit. Booster sekali biasanya. Efektivitas belum tahu berapa bulan, karena baru mulai beberapa negara. akan segera dimulai jaraknya 8 bulan dari vaksin kedua. untuk kita tenaga kesehatan yang baru sedikit. jalan masih," kata Zubairi,

Di sisi lain, untuk masyarakat umum untuk mencegah paparan virus COVID-19 varian delta masyarakat harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Dengan menggunakan masker, rajin mencuci tangan dan tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak.

"Pakai masker bisa dicegah asal ga keluar rumah. lockdown, pakai masker, ga terjadi penularan, masalahnya PPKM sudah mulai dilonggarkan, maskernya kenyataanya mulai longgar, cuci tangannya lupa lagi, masih kumpul-kumpul, yang penting kan mencegah penularan vaksin tujuannya kalau sudah divaksin aku kebal aku tidak tertular tidak terjadi penularan semua prinsipnya itu," kata Zubairi.

Serba-serbi vaksinasi yang perlu diketahui masyarakat

Hingga saat ini di Indonesia diketahui terdapat sejumlah vaksin yang telah mendapat izin edar penggunaan darurat dari Badan POM. Vaksin tersebut antara lain, Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer, Moderna, dan baru-baru Inu Sputnik-V.

 Dengan beragam jenisnya merek vaksin yang tersedia saat ini di tanah air, tidak sedikit pertanyaan dari masyarakat tentang vaksin tersebut. Salah satunya terkait dengan bolehkan vaksin dosis pertama dan vaksin dosis kedua berbeda jenis?

Terkait hal itu, spesialis penyakit dalam, Susi Maria, Sp.PD-KAI mengatakan tidak diperbolehkan.

"Tidak boleh syarat mutlak vaksin 1 dan 2 sama jenis dan merek sama," kata Susi dalam program Hidup Sehat tvOne, Jumat 20 Agustus 2021.

 Mengapa demikian? Hal ini lantaran karena data yang didapat mengenai efikasi dari uji klinis yang menggunakan vaksin dan jenis yang sama.

"Data yang kita dapat mengenai efikasi dari uji klinis yang menggunakan vaksin dan jenis yang sama, maka penggunaan di luar itu kita tidak tau apakah akan masih efektif atau tidak," kata dia.

Di sisi lain, dengan beragamnya jenis vaksin yang ada di masyarakat kemudian membuat masyarakat menjadi memilih vaksin yang ingin disuntikkan ke tubuh mereka. Lantas bolehkan memilih vaksin? Terkait hal itu, spesialis penyakit dalam, Susi Maria, Sp.PD-KAI angkat bicara. Dirinya menjelaskan alangkah bijaknya masyarakat untuk menerima jenis vaksin apa pun yang tersedia di Indonesia.

"Sekarang kita dengan COVID-19 kelari-larian kalau mau hentikan penyakit harus punya kekebalan, kalau mau tunggu-tunggu vaksin yang kita pikir lebih baik, maka sambil menunggu kita bisa sakit. Jadi bijaknya adalah terimalah vaksin apapun yang sudah tersedia di Indonesia, terima vaksinasinya maka akan dapat kekebalan," kata Susi dalam tayangan Hidup Sehat tvOne, Jumat, 20 Agustus 2021.

Lebih lanjut, Susi menjelaskan bahwa  berbagai jenis vaksin yang tersedia saat ini juga tidak ada yang menyebabkan kekebalan tubuh 100 persen.

"Meskipun vaksin mau vaksin A, B, Z tidak akan ada yang menyebabkan kekebalan 100 persen artinya tidak ada yang menjamin 100 persen gak akan sakit. Tapi manfaat vaksinasi adalah terhindar dari sakit berat, terhindar dari ICU, terhindar dari kematian," jelas Susi.

Di sisi lain, tidak sedikit dari masyarakat yang hingga saat ini takut untuk divaksin COVID-19 lantaran takut akan efek samping dari vaksin seperti pembekuan darah, nyeri di area suntikan hingga demam.

Terkait hal itu, Susi menjelaskan bahwa dari berbagai jenis vaksin yang ada efek samping sering terjadi sama antara vaksin a b c dan lain-lain memiliki efek samping yang sering itu sama. Bisa mengalami nyeri pegal, merah bengkak di daerah suntikan, badan meriang demam menggigil, sakit otot itu wajar dan semua vaksin berpotensi menimbulkan reaksi itu.

Namun, dijelaskan oleh Susi ada reaksi atau efek samping yang jarang di masyarakat.

"Tapi ada reaksi atau efek samping yang jarang inilah yang memang ternyata setelah vaksin digunakan di masyarakat, baru kelihatan vaksin yang jenis ini ternyata kejadian efek samping yang jarang ini sering," jelas dia.

Lebih lanjut, Susi mencontohkan vaksin jenis mRNA (Moderna dan Pfizer), ternyata setelah digunakan di masyarakat baru diketahui ternyata penggunaan vaksin ini menyebabkan kejadian efek alergi berat antilepsis itu lebih sering dibanding yang lain.

"Jadi misalnya kejadian reaksi antilepsis  pada vaksin lain itu kurang dari 1 kejadian per 1 juta dosis pemberian, pada pemberian vaksin Pfizer bisa sampai 11 kasus per 1 juta pemberian. Tapi vaksin lain juga bisa tapi tidak sesering Pfizer. Kita tidak perlu takut dengan efek samping berat sangat jarang kejadiannya," kata Susi.