Pemerintah Jajaki Pembentukan Layanan Terpadu Haji dan Umrah di Jeddah

VIVA – Pemerintah Indonesia berencana membangun gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu di Kota Jeddah, Arab Saudi. Kantor ini merupakan bagian dari perluasan fungsi Kantor Urusan Haji (KUH) yang telah ada di Jeddah sebelumnya.

Rencana ini dibahas dalam rapat lintas instansi yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Agama M. Nur Kholis Setiawan, di Jeddah, Arab Saudi, Kamis, 22 Agustus 2019. Rapat dihadiri perwakilan Biro Organisasi Tata Laksana (ortala) Kemenag, Kemensesneg, Kemenkumham, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Menurut Nur Kholis, perluasan fungsi KUH merupakan tindak lanjut dari disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Kemenag tidak hanya mengurusi ibadah haji, tapi juga menjadi penanggung jawab dan regulator penyelenggaraan umrah.

Hal ini cukup beralasan. Sebab, KUH yang ada sekarang sebenarnya hanya bertugas mempersiapkan seluruh proses penyelenggaraan ibadah haji dari awal sampai akhir selama 4 bulan. Namun faktanya, KUH juga menjadi tempat aduan bagi masyarakat Indonesia, tidak hanya soal haji tapi juga umrah.

"Karena itu tadi kita koordinasikan terkait rencana ke depan untuk bisa segera merealisasikan Kantor atau Pusat Layanan Terpadu Haji dan Umrah Indonesia di Jeddah," kata Nur Kholis di Jeddah, Arab Saudi.

Dalam rapat tersebut, lanjut Nur Kholis, membicarakan konsep kantor yang akan didirikan nanti. Apakah berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT), Atase atau hanya perluasan cakupan kewenangan KUH. Kemudian, soal siapa yang menjadi penanggung jawab kantor, karena dalam aturan hanya Kementerian Luar Negeriyang bisa memiliki kantor perwakilan di luar negeri.

"Termasuk bangunannya, seperti apa kebutuhannya, berapa ruang, berapa tingkat bangunannya, kemudian anggarannya berapa, dan dari mana sumber pendanaannya. Jadi tadi itu seperti shopping ideas," ujarnya.

Selain menginventarisir hasil kajian di lapangan, rapat juga merencanakan tindak lanjut pembahasan teknis yang akan melibatkan Kementerian Luar Negeri. Rapat lanjutan ini akan digelar di Indonesia setelah selesainya penyelenggaraan haji 2019.

Terkait kesiapan lokasi, pemerintah telah menyiapkan tempat untuk membangun pusat layanan terpadu haji dan umrah di Jeddah. "Tanahnya sudah dibeli oleh Pemerintah Indonesia. Kemarin sudah ada kunjungan Komisi VIII untuk melihat lokasinya," ungkapnya.

Sekjen Kemenag itu menambahkan pemerintah terus melakukan pembenahan secara simultan guna merealisasikan Pusat Layanan Haji dan Umrah Indonesia di Jeddah. Mulai dari penyiapan kelembagaan, anggaran biaya, hingga gedung operasional. 

"Tentu bukan dalam waktu dekat, tetapi planing ke depan kita ingin menginventarisir langkah-langkah konkret yang akan segera diwujudkan di tanah air sepulang dari sini," kata dia.