Menggantung FPI

Massa dari Front Pembela Islam (FPI) melakukan aksi mengawal sidang putusan gugatan praperadilan atas SP3 kasus Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, 24 Oktober 2018.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Novrian Arbi

"Itu ada, harus diakui fakta itu. Walaupun ini kelompoknya kecil," kata Munarman lagi.

Meskipun demikian, Munarman mengakui kelompok kecil tersebut menguasai opini. Lalu opini itu dikembangkan, ditarik ke sana kemari, sehingga seolah-olah masalah pendaftaran atau perpanjangan izin FPI jadi persoalan yang krusial. Padahal jika diletakkan dalam persoalan yang normal-normal saja maka masalah itu hanya urusan prosedur administrasi.

Munarman menambahkan di masa izin habis dan perpanjangan belum dikeluarkan pemerintah seperti sekarang ini, FPI masih bisa melakukan kegiatan. Bedanya hanya mereka tidak mendapatkan fasilitas dari pemerintah seperti dana hibah APBN, melakukan kerjsama dengan instansi pemerintah dan lain-lain.

Belum Lengkap

Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Didi Sudiana, mengatakan setelah mereka verifikasi, berkas perpanjangan izin dari FPI masih belum lengkap. Tak ada niat menggantung, tak ada politisasi. Yang ada, persyaratan dari Kemenag yang belum dilengkapi FPI, salah satunya surat keterangan terdaftar (SKT) sebagai ormas.

"Kalau sesuai UU Ormas, dipersyaratkan yang akan melakukan SKT itu harus lengkap administrasinya. Kita juga menyarankan, agar ya kita asasnya ideologi Pancasila kan, landasan negara," kata Didi di kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin 29 Juli 2019.