Menggantung FPI

Massa dari Front Pembela Islam (FPI) melakukan aksi mengawal sidang putusan gugatan praperadilan atas SP3 kasus Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, 24 Oktober 2018.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Novrian Arbi

"Kalau menurut saya, lihat lagi AD/ART FPI. Jika di situ ada pasal yang jelas bertentangan dengan aturan-aturan dasar yang disepakati berlaku di negeri ini, misalnya ada pasal di AD/ART-nya yang ingin menegakkan khilafah, pemerintah enggak usah ragu, sikat saja," tuturnya.

Terlepas dari polemik atau pro kontra yang ada, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Soedarmo, menuturkan jika suatu ormas mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) maka mereka akan mendapatkan pelayanan atau fasilitas dari pemerintah baik di tingkat daerah sampai pusat misalnya untuk pembinaan, kerja sama kegiatan, dapat hibah. Namun, apabila ormas itu tidak dapat SKT, mereka tidak mendapatkan fasilitas dari pemerintah. (hd)