Dari Membuat Sodetan hingga Membangun Bendungan
- Dok Kementerian PUPR
VIVA – Gumpalan awan di langit Jakarta pagi itu terlihat hitam pekat. Rintik hujan membasahi aspal hampir seluruh ruas jalan ibu kota. Rabu pagi, 8 Januari 2018, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo memanggil sejumlah kepala daerah dari tiga provinsi ke Istana Negara. Mereka adalah, Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim, selain itu juga hadir Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, Bupati Bogor Ade Yasin, dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.
Dengan dahi berkerut, Joko Widodo menyampaikan keresahannya terkait kondisi cuaca ekstrim di awal tahun 2020 yang menyebabkan bencana banjir di Jakarta dan beberapa wilayah lainnya di Jawa Barat dan Banten. Menurut Jokowi, masalah banjir di Jakarta tidak bisa diselesaikan Gubernur DKI Jakarta sendirian. Jakarta secara typografi adalah daerah yang dilintasi oleh 13 aliran sungai dari Jawa Barat dan Banten. Sehingga, untuk menyelesaikan masalah banjir di Jakarta harus diselesaikan bersama kepala daerah yang menyangga Ibu kota, yaitu Jawa Barat dan Banten.
“Sekali lagi bahwa Jakarta sebagai Ibu Kota bukan daerah yang berdiri sendiri, tapi dikelilingi oleh wilayah Jawa Barat, Banten. Saya berharap semuanya bisa bekerjasama dengan baik dalam menyelesaikan masalah banjir yang ada di Ibu Kota. Tanpa kerja sama itu saya kira penyelesaiannya tidak akan komprehensif dan tidak akan bisa menyelesaikan masalah,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut di Istana Presiden, Rabu, 8 Januari 2020.
Rapat koordinasi sejumlah kepala daerah yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi menunjukkan bahwa mimpi mewujudkan Jakarta bebas dari banjir bukan hal yang mudah. Sinergi kebijakan pemerintah pusat dan provinsi terdekat Ibu Kota harus dilakukan guna mewujudkan Jakarta bebas banjir.
Merujuk data Kementerian PPN/Bappenas, guna membebaskan Jakarta dari bahaya ‘laten’ banjir ada lima program besar terkait dengan pembenahan infrastruktur yang harus dilakukan ke depan. Dan itu sudah masuk dalam RPJMN 2020-2024. Pertama, pembangunan bendungan dan reservoir atau kolam retensi, serta rehabilitasi danau-situ-embung untuk meregulasi aliran permukaan.
Kedua, normalisasi sungai untuk menambah kapasitas aliran. Ketiga, operasi dan pemeliharaan infrastruktur pompa dan sistem drainase untuk mempercepat aliran dan meminimalisasi genangan. Keempat, membuat waduk lepas pantai atau coastal reservoir untuk menambah kapasitas tampungan air dan melindungi muara sungai dari muka laut pasang tinggi, dan kelima, melanjutkan sodetan Sungai Ciliwung – BKT untuk mengurangi debit puncak Ciliwung.
Normalisasi Ciliwung dan Bendungan
Normalisasi Sungai Ciliwung menjadi salah satu program prioritas yang harus dilanjutkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kebijakan normalisasi Sungai Ciliwung sebelumnya sudah mulai dikerjakan ketika DKI Jakarta dipimpin oleh Jokowi-Ahok, yaitu pada tahun 2013. Kebijakan itu dianggap sebagai salah satu solusi untuk mengatasi banjir besar yang melanda DKI Jakarta pada tahun 2012 silam.
Namun, program normalisasi Sungai Ciliwung terhenti pada tahun 2017 lalu karena terkendala pembebasan lahan. Kini, Presiden Jokowi kembali memerintahkan kepada Kementerian PUPR dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melanjutkan program normalisasi Sungai Ciliwung yang saat ini baru berjalan sepanjang 16 km dari total panjang Sungai Ciliwung 33 km.