Mimpi Sehat dan Sejahtera di Era SBY

Ilustrasi kartu BPJS resmi
Sumber :
  • VIVAnews/Ikhwan Yanuar

Pasalnya, Undang –Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang menjadi dasar BPJS sudah ada sejak 2004 pada era Presiden Megawati Soekarnoputri. Ia justru menyayangkan, karena SBY baru mengesahkan UU BPJS pada 2011.

Padahal seharusnya beleid itu sudah ada dua tahun setelah UU SJSN diteken. 
SBY juga dinilai setengah hati dalam melaksanakan UU BPJS. Hal itu bisa dilihat dari kemauan politik pemerintah untuk menanggung premi warga miskin.

Pemerintah seharusnya membiayai premi masyarakat yang tidak mampu. Namun faktanya, warga yang preminya ditanggung pemerintah jumlahnya masih sangat terbatas.

Selain itu, SBY juga dinilai tak mampu memadukan program BPJS dengan program jaminan kesehatan di daerah. SBY dinilai tak mampu menjalankan UU SJSN dan BPJS dengan baik sesuai regulasi dan konstitusi.

“SBY melakukan itu karena keterpaksaan politik semata,” ujar peneliti Prakarsa ini saat ditemui di kantornya, Rabu, 15 Oktober 2014.

Selain itu, SBY juga dianggap gagal di bidang kesehatan karena tak mau melaksanakan UU Kesehatan, khususnya terkait anggaran. Sesuai UU, alokasi anggaran untuk kesehatan seharusnya minimal 5% dari total APBN.

Namun, hingga menjelang lengser, SBY hanya mengalokasikan anggaran untuk kesehatan di bawah 3%. Akibatnya, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia rendah. Pada 2013 Indonesia berada di urutan 108 dari 187 negara yang disurvei. Kasus gizi buruk pada balita juga terus meningkat. Sementara kematian akibat HIV/AIDS meningkat hingga 400%.

PNPM

Selain BPJS, program lain yang diklaim berhasil adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. SBY mengatakan, PNPM Mandiri merupakan program pemberdayaan masyarakat yang berhasil menekan angka kemiskinan dan mengurangi jumlah pengangguran.

Menurut dia, sekitar enam puluh juta orang, baik di perdesaan maupun di perkotaan menikmati manfaat dari program tersebut.

"Ini adalah contoh konkrit, kemitraan antara pemerintah dan masyarakat benar-benar dapat secara riil mengubah nasib rakyat. Dari perjalanan saya keliling tanah air, saya selalu mendengar harapan dari masyarakat agar program PNPM ini dapat terus dilanjutkan bahkan ditingkatkan," ujar SBY dalam pidato kenegaraan memperingati HUT Kemerdekaan di gedung MPR, DPR, DPD RI Jakarta 15 Agustus 2014 lalu.