Aman dan Stabil di Bawah SBY

Pemerintah juga mengklaim, sekitar 90 %  kasus terorisme yang terjadi di Indonesia mampu diungkap. Kasus terorisme yang belum terungkap hingga saat ini disebabkan tingkat kesulitan, bukan karena ketidakmampuan polisi.

Keberhasilan Polri mengungkap kasus terorisme mendatangkan apresiasi dari dunia internasional. Akibatnya, banyak kepolisian negara lain yang datang ke Indonesia untuk diskusi dan belajar mengenai penanganan kejahatan terorisme.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar, mengakui keberhasilan pemberantasan terorisme di era SBY. Namun ia menyayangkan terjadi pelanggaran HAM dalam proses tersebut.

“Kalau dibilang berhasil itu harus ada penyelesaian yang baik. Seperti kasus pelanggaran HAM dalam proses penanganan terorisme. Tapi ini tidak ada penyelesaian yang baik. SBY tutup mata,” ujarnya kepada VIVAnews, Jumat, 17 Oktober 2014.

Papua

Papua masih menjadi ganjalan hingga menjelang akhir masa pemerintahan SBY. Di wilayah ini sejumlah aksi penembakan masih kerap terjadi. Selain itu, desakan untuk merdeka juga masih terus disuarakan oleh warga Papua.

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat mendesak pemerintah segera melakukan dialog dengan masyarakat Papua terkait dengan sejumlah kekerasan di daerah tersebut. Mantan Koordinator Kontras, Usman Hamid, menilai pemerintah saat ini terlihat tidak serius untuk mencegah atau mengungkap para pelaku kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua.

Penilaian miring juga disampaikan Haris Azhar. Menurutnya, tak ada keberpihakan dari SBY terhadap nasib rakyat Papua. Perlindungan kelompok masyarakat adat semakin dipinggirkan.

Lahan hutan indonesia berkurang terus. Padahal di lahan hutan itu terdapat banyak kelompok adat. Hutan saat ini dikuasai industri untuk membuat perkebunan sawit dan perkebunan lain.

Namun hal ini dibantah Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Syarif Hasan. Ia mengatakan, SBY telah menerapkan pemberdayaan terhadap Papua dengan otonomi daerah khusus.

“Menurut catatan kami, Papua mendapat anggaran paling besar untuk pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur,” ujar mantan menteri Koperasi dan UKM era SBY ini kepada VIVAnews, Jumat, 17 Oktober 2014. Menurut dia, Papua selalu mendapat prioritas utama di segala bidang.

Sejumlah program yang berhasil diimplementasikan pada masa pemerintahan SBY di antaranya, PP No 54 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (MRP), pemekaran Kabupaten/Kota dan 33 benih Daerah Otonom Baru (DOB) bagi Papua dan Papu Barat, Perpres Nomor 65 dan 66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), pembentukan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) serta Undang Undang Pemerintahan Otsus (Otsus Plus).