Harga BBM Bikin Pusing

(Sejumlah kendaraan mengantre membeli Pertamax di SPBU Laweyan, Solo. Foto: VIVAnews/Fajar Sodiq)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Kamis 30 Oktober 2014, menyatakan bahwa pemerintah sudah menyiapkan bantuan bagi masyarakat sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM itu.

Pemerintah akan menggunakan instrumen Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam menyalurkan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak langsung dengan kenaikan harga BBM bersubsidi. Baik KIP maupun KIS akan menjadi kartu yang dapat digunakan masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan bantuan sosial melalui sistem elektronik.

"Kartunya untuk e-money dan itu bisa ditunaikan. Dengan itu, masyarakat miskin akan bisa menggunakan akses perbankan. Dengan menggunakan chips itu bisa pergi outlet-outlet untuk bisa langsung ambil uangnya," kata Sofyan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Pemerintah, ia melanjutkan, mengalokasikan anggaran kompensasi kebijakan menaikkan harga BBM sebesar Rp5 triliun pada APBN-Perubahan 2014. Dana kompensasi itu untuk 15 juta kepala keluarga yang telah didata termasuk dalam kategori warga miskin (25 persen) dan hampir miskin (75 persen).

"Uang dan sistem sudah ada, tinggal keputusan," kata Sofyan.

Direktur Bahana TCW Investment Management, Budi Hikmat, menyatakan bahwa sebenarnya ada program bagus yang sudah pernah diterapkan di Indonesia sebagai bentuk kompensasi kenaikan harga BBM. Itu sempat diterapkan di tahun 2002, pada pemerintahan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri.

"Programnya adalah menggunakan subsidi tetap," kata Budi kepada VIVAnews.

Ia menjelaskan, pada waktu itu, subsidi bahan bakar dikeluarkan dengan nilai tetap Rp2.000 per liternya.  "Jadi kalau misalkan harga Pertamax itu Rp10.000, harga Prerium adalah Rp8.000. Jadi, di tahun 2002 itu harga premium naik turun," kata Budi.

Keuntungannya menggunakan sistem subsidi tetap ini, ia melanjutkan, memungkinkn APBN tetap kredibel sehingga tidak perlu banyak melakukan penyesuaian atas fluktuasi harga minyak dunia.

Dengan cara ini, menurut Budi, orang yang akan membeli mobil juga bakal cepat menyesuaikan diri. Karena pasti tidak hanya harus memikirkan harga mobil, tapi juga harga BBM. Pemerintah diharapkan bisa menekan tingkat konsumsi BBM. Sebab, kecenderungannya konsumsi bahan bakar ini terus meningkat. Jika tidak diatasi, dampaknya akan makin buruk bagi neraca perdagangan RI.

"Dalam kondisi lima tahun terakhir, yang tumbuh pesat itu bukanlah sepeda motor melainkan mobil. Ini salah satu cara orang indonesia menikmati subsidi BBM. Jadi mereka memperbesar kapasitas tampung mereka dari motor menjadi mobil sehingga bensin yang diserap semakin banyak," kata Budi. (ren)