Cara Dunia Lindungi Petani

Ketersediaan Lahan

Selama hampir 200 tahun hingga 1920an, kebijakan pertanian di Amerika Serikat (AS) didominasi dengan kebijakan pada pengembangan dan dukungan bagi petani melalui ketersediaan lahan, yang kemudian ditingkatkan dengan pendidikan.

Saat ini terdapat program federal, serta beberapa negara bagian yang menawarkan bantuan dalam pembelian lahan pertanian bagi badan pemerintah atau institusi pendidikan. Namun beberapa program memungkinkan penerimanya mengalihkan bantuan bagi petani.

Selain itu, petani juga dapat mengikuti program bantuan pinjaman dari Departemen Pertanian AS, untuk pembelian lahan pertanian baru atau perluasan lahan. Pemerintah federal AS juga membentuk sejumlah badan khusus di bidang agrikultural.

Diantaranya Institut Nasional untuk Pangan dan Agrikultur (NIFA) yang memiliki program bantuan dana untuk membantu petani pemula untuk membeli lahan. Sementara Layanan Konservasi Sumber Daya Alam (USDA) menangani program perlindungan lahan.

USDA juga menawarkan bantuan untuk pembelian hak kepemilikan lahan pertanian untuk menjamin lahan terus digunakan untuk kepentingan agrikultural. USDA juga membentuk Badan Pelayanan Pertanian (FSA), yang menawarkan pinjaman langsung bagi para pemilik pertanian.

Program pinjaman kepemilikan pertanian FSA memungkinkan petani mendapatkan pinjaman $300.000, bahkan hingga lebih dari $1 juta untuk pinjaman dengan jaminan dan masa pinjaman hingga 40 tahun.

Negara lain yang mengikuti kebijakan AS adalah India, dengan program reformasi aset yang menjadi bagian dari Kebijakan Nasional untuk Petani pada 2007. Kebijakan itu memberi jaminan bahwa setiap warga, terutama kaum miskin di pedesaan, untuk dapat memiliki aset produktif termasuk lahan pertanian.

Diversifikasi dan Subsidi

Terjadinya depresiasi besar pada 1933 mengakibatkan banyak petani AS mengalami kebangkrutan. Presiden Franklin D. Roosevelt kemudian membuat peraturan Administrasi Penyesuaian Agrikultural (AAA), yang ditujukan untuk mengatur jumlah pasokan.

Peraturan itu juga menawarkan subsidi bagi petani yang mau membatasi produksi. Tapi peraturan itu kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap tidak konstitusional. Di Eropa, variasi produk diatur untuk menghindari kekurangan atau kelebihan pasokan.

Reformasi MacSharry pada 1992, merujuk pada nama Komisioner Eropa untuk Agrikultur Ray MacSharry, dibuat untuk membatasi peningkatan produksi dengan pengaturan diversifikasi dan pembentukan kelompok-kelompok produsen, serta subsidi berdasarkan komoditas.

Uni Eropa juga mengendalikan harga dengan membeli komoditas tertentu jika terjadi penurunan harga. Tapi dengan diberlakukannya sistem pembayaran tunggal sejak 2003, petani diberikan kebebasan untuk menanam komoditas apa pun di lahan mereka kecuali buah dan sayur.

Kini subsidi diberikan secara merata pada semua petani sesuai luas lahan. Subsidi berdasarkan komoditas juga dilakukan AS hingga UU Pertanian pada 1996, yang membolehkan petani memutuskan komoditas untuk ditanam.

Sebelumnya pemerintah AS memberikan subsidi melalui pembayaran langsung untuk komoditas yang mengalami penurunan harga, menjamin stabilitas pendapatan petani. Sementara berdasarkan UU Pertanian 2014, petani harus memilih satu dari dua program komoditas.

Program pertama, Perlindungan Penurunan Harga (PLC), petani akan memperoleh pembayaran jika harga pasaran komoditas yang dilindungi berada di bawah referensi harga. Pembayaran akan dilakukan dilakukan berdasarkan selisih harga.

Sementara petani yang memilih program kedua, Perlindungan Resiko Agrikultural (ARC), harus memilih lagi satu dari dua pilihan yaitu opsi individu atau wilayah. Pada opsi individu, petani akan menerima pembayaran jika pendapatan dari semua komoditas kurang dari nilai yang dilindungi.

Pada opsi wilayah, pendapatan akan dihitung menggunakan hasil rata-rata wilayah dan petani akan memperoleh pembayaran jika hasilnya lebih rendah dari pendapatan wilayah yang dijamin dalam program.