Mengungsi di Negeri Sendiri

VIVAnews - "Kami kaget Pak Presiden." Begitu bunyi kalimat pertama surat itu. Surat terbuka pengungsi Sampang yang kini tinggal di Rumah Susun Sewa Puspa Agro Sidoarjo. Surat itu ditujukan untuk Bupati Sampang Fannan Hasib, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan Presiden Joko Widodo.

Mereka kaget. Pada 5 November lalu, warga yang sudah setahun lebih tinggal di rumah susun tiba-tiba mendengar berita menyakitkan. Wakil Bupati Sampang, Fadilah Budiono, berencana untuk menghapus status kependudukan pengungsi, dan mengalihkan ke Sidoarjo. Semua ini sudah diurus di Pemprov Jatim. Tinggal ketok palu.

Ya. Mereka ini penganut Syiah. 185 orang sudah lama meninggalkan kampung halamannya, sejak rumahnya di Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben dan Desa Bluran, Kecamatan Karang Penang itu dibakar massa pada 26 Agustus 2012.

Mereka tak lagi pernah melihat kampung itu. Mereka diungsikan ke GOR Sampang. Kemudian, pada 20 Juni 2013 dipindah ke Sidoarjo.

"Ini ancaman baru bagi kami." Baginya, tidak ada satu undang-undang pun yang melegalkan pencabutan status kependudukan, cuma karena tidak pernah pulang. "Apa Anda tidak tahu kami meninggalkan kampung halaman bukan atas kemauan sendiri?"

Begitu, suratnya memelas. "Kami selalu berusaha pulang, tapi selalu dihalang-halangi oleh aparat. Kami yakin Anda tahu itu semua".

Sejak surat terbuka itu dipublikasikan pada 5 November, semua pengungsi tidak tenang. Mereka takut tak bisa kembali.

Direktur Eksekutif Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Universalia, Hertasning Ichlas, mengatakan, ketakutan itu cukup beralasan. Setahun lebih mereka tinggal di GOR, dan setahun lebih pula mereka tinggal di rumah susun.

"Penghasilan tak punya. Hak atas tanah dan bangunan dirampas," kata Tasning.

Puluhan hektare lahan milik pengungsi terabaikan. Bekas rumah yang dibakar kini sudah ditumbuhi ilalang. Tiga rumah yang tersisa sudah ambruk dimakan lapuk. Kekayaan hilang, anak kecil tak bisa sekolah, dan orang tua tak punya pekerjaan.

Kebutuhan hidup jauh dari cukup. Hampir dua tahun mereka makan dengan nasi jatah. Sehari tiga kali. Tentu saja dengan lauk seadanya. Baru pada April, uang makan itu dibayar tunai.

Setiap kepala dihargai Rp709 ribu per bulan. Tentu saja, keluarga yang anak-anaknya sekolah di daerah lain, tak bisa mengirimi jajan. Begitu juga yang punya anak kecil, juga sangat berat. "Mereka tak bisa beli susu," katanya.

Karenanya, sebagian memilih jadi kuli panggul di Pasar Puspa Agro, tak jauh dari rusun. "Lumayan, buat tambahan," kata Baidi. Tapi, impiannya satu, pulang kampung dan bertani.

Hanya Korban
Suatu saat, pada 23 September 2013, serombongan orang datang ke rumah susun lima lantai itu. Badannya tegap-tegap. Garang. Sebagian cacat.