MEA, Harapan dan Kenyataan

VIVAnews - Tiga orang antre di depan kasir. Di tangan mereka ada setumpuk barang belanjaan. "Ini saja Kak, isi pulsanya tidak sekalian," sapa pramuniaga. Pengantre paling depan hanya menggeleng.

"Terima kasih, silakan datang kembali," ungkap pramuniaga itu usai melayani pembeli.  Pramuniaga lain menyapa setiap pembeli yang masuk. "Selamat siang, selamat berbelanja di Alfamart".

Sapaan dan layanan ramah menjadi ciri minimarket itu. Mereka ingin pelanggan puas dan nyaman dengan pelayanan gerai yang menjual kebutuhan sehari-hari itu.

Upaya itu bukan tanpa alasan. Alfamart menjadi salah satu ritel yang sedang mempersiapkan diri menjelang penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk yang mengelola gerai Alfamart dan Alfamidi, kini tengah fokus untuk pengembangan dan peningkatan kualitas karyawan.

"Perusahaan sedang fokus pada kualitas karyawan melalui perekrutan dan pelatihan teknis. Ini agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan industri dan memastikan kaderisasi dapat berjalan untuk bisa melanjutkan pengembangan perusahaan," ujar Corporate Affairs Director Sumber Alfaria Trijaya, Solihin.

Karena, pada Desember 2015, distribusi barang dan jasa antarnegara di kawasan Asia Tenggara akan jauh lebih mudah. Tentu, kompetisi menjadi semakin ketat.

Dia berharap, era MEA mendatang dapat menjadi momentum bagi perusahaan-perusahaan nasional, khususnya sektor ritel untuk berkembang dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Dibandingkan dengan sektor lain, menurut Solihin, sektor ritel punya potensi yang besar untuk berkembang. Sebab, Indonesia masih menjadi pasar terbesar di ASEAN, sehingga menjadi ladang menjanjikan bagi investor negara lain.

Sumber Alfaria, menurut Solihin, sudah siap menghadapi MEA 2015. Perseroan terus meningkatkan kompetensi 105 ribu karyawannya, yang terdiri atas Alfamart 92 ribu orang dan Alfamidi 13 ribu orang.

"Masuknya peritel asing tidak dapat dibendung, mereka juga akan membawa teknologi dan sistem baru. Oleh karenanya, pemerintah dan semua sektor usaha harus mempersiapkan diri dengan matang," katanya.

Indonesia Belum Siap?
Namun, sejumlah kalangan khawatir dengan mulai diterapkannya pasar bebas Asia Tenggara itu pada akhir tahun ini. Presiden Direktur PT Astra International Tbk, Prijono Sugiarto, menilai Indonesia belum siap.

Sektor jasa, khususnya sumber daya manusia, belum siap menghadapi keterbukaan pasar regional tersebut. "Kalau saya, yang paling khawatir dari sisi jasa, karena belum siap," ujarnya.

Untuk itu, Prijono berpendapat, perlu ada keberpihakan pemerintah dalam mendukung dan mempersiapkan sektor usaha dalam negeri dan meningkatkan potensi SDM untuk menghadapi persaingan antar negara.

Pemerintah, Prijono melanjutkan, harus mempersiapkan SDM domestik. Upaya ini dirasa penting, guna mengantisipasi pekerja domestik, agar tidak tergeser dengan pekerja asing yang jauh lebih kompeten.

"One on one, Indonesia nggak kalah sama asing. Tapi, yang jadi masalah, karena mereka pendidikannya gratis, jadi skill-nya lebih banyak dibandingkan orang Indonesia," tuturnya.

"Ini tugas kita bersama. Baik pemerintah maupun private sector untuk meningkatkan skill orang Indonesia. Jadi, pada saatnya nanti tidak kalah bersaing," katanya.

Selain itu, perusahaan swasta, menurut Prijono, harus melindungi pekerja domestik dengan tetap mempertimbangkan potensi mereka. "Sesama pengusaha, kita harus saling melindungi. Pekerjanya harus orang Indonesia dong," katanya.

Pelaksana Tugas Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Akmadi Abbas juga berpendapat senada. Saat ini, Indonesia belum dirasa cukup kuat dalam memenuhi tantangan tersebut.

Sebab, kapasitas inovasi dan kapabilitas teknologi industri di negeri ini masih terbilang cukup rendah. Rendah yang dimaksud adalah berupa paten yang dimiliki peneliti Indonesia.

Saat ini, Indonesia diklaim hanya memiliki paten berjumlah ratusan, masih sedikit dibandingkan Singapura yang sudah puluhan ribu. Bahkan, Singapura ditempatkan di posisi pertama di ASEAN dengan jumlah paten terbanyak.

"Padahal, inovasi berbasis iptek tersebut menjadi kunci kemenangan dalam MEA," ujarnya.

Jangan Takut
Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, Indonesia jangan terlalu takut menghadapi penerapan MEA. Sebab, semua negara saat ini juga tengah ketakutan menghadapi pasar bebas regional itu.

"Kita nggak usah takut persaingan, wong mereka aja takut, sama-sama takut. Karena tidak bisa dihitung siapa yang akan serang dan menguasai ekonomi kita. Bismillah saja, kita harus siap," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, dia sering ditanya pengusaha bagaimana menghadapi MEA. Sebab, lahan-lahan bisa dikuasai, dosen-dosen asing masuk, dokter-dokter asing juga masuk.

Menurut Jokowi, seharusnya masyarakat tak perlu khawatir, sebab yang paling penting saat ini adalah bagaimana mempersiapkan generasi bangsa ke depan untuk menghadapi MEA.

Dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-25, seperti dilansir Sekretariat Kabinet, Jokowi mengatakan, RI berkomitmen untuk memajukan kerja sama ASEAN, termasuk dalam mewujudkan MEA 2015.

Kendati mendukung MEA, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, Indonesia tidak akan dibiarkan hanya menjadi pasar semata. Menurut Presiden, Indonesia juga harus menjadi bagian penting dari rantai produksi regional dan global.

"Indonesia di bawah pemerintahan saya terbuka untuk bisnis. Namun, Indonesia, seperti negara berdaulat manapun, harus memastikan kepentingan nasionalnya tidak dirugikan,” tegas Jokowi.

Dalam waktu kurang dari satu tahun ini, Jokowi melanjutkan, ASEAN harus bekerja sama mengatasi tiga hal untuk menuju era MEA.

"Pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektivitas di negara-negara ASEAN, antarnegara ASEAN, serta antara ASEAN dan negara-negara mitra, melalui master plan mengenai on ASEAN connectivity," kata Jokowi.

Kedua, Presiden menjelaskan, meningkatkan kerja sama investasi, industri, dan
manufaktur yang lebih erat di antara negara ASEAN. Ketiga, peningkatan perdagangan intra-ASEAN yang saat ini masih cukup rendah, yakni 24,2 persen.

"Dalam lima tahun ke depan, saya berharap, nilai perdagangan intra-ASEAN setidaknya bisa mencapai 35 hingga 40 persen," ujarnya.

Jokowi juga menyampaikan, pentingnya untuk meningkatkan produk domestik bruto (PDB) ASEAN hingga dua kali lipat, dari yang semula US$2,2 triliun menjadi US$4,4 triliun pada 2030.

ASEAN pun harus berkomitmen untuk mengurangi angka kemiskinan dari 18,6 persen menjadi 9,3 persen pada 2030.

Hormati Kedaulatan
Tidak hanya mengajak masyarakat siap menghadapi MEA, Jokowi juga mengingatkan mengenai masyarakat politik dan keamanan ASEAN. Upaya itu hanya bisa diwujudkan jika masing-masing negara menghormati kedaulatannya.

Selain itu, masing-masing negara memilih untuk menyelesaikan masalah dengan cara damai dan bersatu dalam menjaga otonomi strategis kawasan.

"Indonesia berkeyakinan, kemakmuran dan perdamaian di kawasan akan ditentukan oleh bagaimana kita bekerja sama dalam mengelola samudera," ujar Jokowi.

Laut, kata Jokowi, harus dapat menyatukan antarnegara di ASEAN. Bukan malah memisahkan. "Oleh sebab itu, kerja sama membangun konektivitas dan infrastrukutur maritim harus menjadi fokus kita ke depan," ungkap Presiden.

Wakil Presiden, Jusuf Kalla, berpendapat, Indonesia lebih diuntungkan di era perdagangan bebas kawasan Asia Tenggara. Meskipun, masih memiliki kelemahan di empat bidang dibandingkan negara lain.

Menurut dia, keempat bidang itu, antara lain, keuangan, listrik, infrastruktur, dan birokrasi. "Memang, di internasional, kita masih kalah di empat bidang itu. Tapi, kita punya tiga hal yang lebih baik dibandingkan negara lain, yakni konsumer, tenaga kerja, dan sumber daya alam," katanya.

Jika tiga hal ini dikelola dengan baik, dia mengatakan, daya saing Indonesia bisa meningkat dan diperhitungkan di internasional. Selain itu, dia melanjutkan, faktor fundamental ekonomi dan keamanan Indonesia lebih baik dibandingkan negara lain, seperti Filipina, Myanmar, dan Thailand, yang masih dalam keadaan konflik.

"Kondisi Indonesia lebih positif dibanding negara lain. Kita hanya perlu meningkatkan kebersamaan dan kesatuan. Adanya MEA justru memberikan hal yang positif bagi kita, karena pasar menjadi semakin besar," ujarnya.

Untuk membangun Tanah Air, menurut dia, dibutuhkan orang yang mau bekerja, pendapatan, aturan yang tegas dan bagaimana menambah nilai.

Pusat Manufaktur Dunia
Optimisme serupa juga diungkapkan Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo. Indonesia dinilai mampu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas global industri domestik di MEA.

"Kita pun berpeluang menjadi pusat perhatian di ASEAN, terutama pusat industri manufaktur," ujar Agus di Jakarta Convention Center (JCC).

Menurut dia, di era pasar bebas itu, ASEAN merupakan salah satu perekonomian besar di Asia, bersama dengan Tiongkok.

Agus menyampaikan, dengan total penduduk ASEAN sekitar 600 juta, maka hampir setengahnya adalah penduduk Indonesia. "Perdagangan lintas batas akan semakin terakselerasi bersama dengan implementasi integrasi ekonomi," ujar mantan menteri keuangan itu.

Selain itu, urbanisasi dan kelas menengah baru akan menjadi penopang permintaan barang dan jasa yang berkualitas tinggi. Kemampuan Indonesia untuk menjadi lokasi produksi manufaktur global juga merupakan tiket untuk berperan besar di kawasan ASEAN.

"Ada keuntungan kalau Indonesia mampu menjadi pusat manufaktur, karena bisa mempercepat transisi dari negara berkembang ke negara maju dan menghindari terjadinya middle income trap (jebakan pendapatan menengah)," kata Agus.

Oleh karena itu, dia menambahkan, kuncinya adalah kecepatan Indonesia untuk membangun lingkungan pendukung bagi peningkatan daya saing nasional sebagai sentra produksi.

Senada dengan Agus, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Raja Sapta Oktohari, mengungkapkan bahwa Indonesia mempunyai keunggulan untuk dapat bersaing di pasar ekonomi ASEAN.

Menurut dia, letak geografis Indonesia yang merupakan lokasi strategis dan pertumbuhan demografi atau penduduk yang besar menjadi faktor pendukung Indonesia di pagelaran MEA.

"Meskipun masih ada kekurangannya, tapi dilihat dari sudut pandang pengusaha, faktor itu adalah peluang," ujar dia, di gedung Graha CIMB Niaga, Jakarta. "Banyak sekali peluangnya, misalnya lidi yang harganya satu perak dijual ke 250 juta penduduk, kita bisa kalkulasikan itu. Kita juga jual kuaci, bisa jadi produsen kuaci terbesar di dunia," ujarnya.

Raja mengatakan, jika ingin menguasai pasar ASEAN, kuncinya adalah menjadi penguasa pasar di negeri sendiri. "Dengan sendirinya kita mendominasi bisnis ASEAN," tuturnya.

Harapan UKM
Tidak ketinggalan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Mereka berharap kepada pemerintahan Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla, agar lebih memperhatikan nasib mereka. Sebab, di era MEA, tingkat persaingan akan semakin ketat.

"Sebagai pengusaha kecil dan menengah, kami sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah. Kami tidak ingin tergilas pengusaha raksasa dunia yang segera memasuki Indonesia," kata Ketua Sekretariat Bersama Pemilik Kios Pedagang dan Pekerja Plaza Kenari Mas (Sekber PKP3KM), Arnold S.

Menurut Arnold, dukungan yang bisa diberikan pemerintah tersebut bentuknya bermacam-macam. Mulai dari kemudahan akses perbankan, lingkungan berusaha yang aman dan nyaman, serta infrastruktur yang memadai.

Menurut dia, dengan lingkungan berusaha yang mendapat dukungan infrastruktur memadai akan membuat calon konsumen yang datang juga merasa nyaman. (art)