Kebijakan Setengah Jalan

Sri mengakui bahwa kondisi bebas sampah bukan jalan singkat, tak juga mudah. Singapura, negara yang luas geografisnya jauh lebih kecil dibanding Indonesia butuh 40 tahun untuk menjadi sebuah negara yang hampir zero waste.

Tak Terukur

Suara pembuat legislasi juga terdengar menyoal kebijakan baru ini. Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat, Herman Khaeron, cenderung pesimistis jika kantong plastik yang dihargai serta-merta mengurangi penggunaan plastik. Justru, menurut dia, dengan dilabel harga akan mendorong pengusaha menyediakan kantong plastik bagi para konsumen.

Dia juga mengkritisi surat edaran yang mendorong dana kantong plastik disalurkan melalui CSR. Hal itu, kata politikus Demokrat ini, tak bisa diukur dengan pasti. Aturan ini dianggap belum memadai.

“Justru para pemilik gerai dan kulakan yang sebelumnya gratis memberikan plastik, sekarang dibayar oleh pembeli. Semakin banyak mengeluarkan plastik, semakin banyak pemasukan dan pembeli tidak akan terasa bebannya,” kata Herman.

Legislator itu menimbang surat edaran KLHK dengan sejumlah celah. Masalahnya, evaluasi yang dilakukan belum dipastikan bentuknya. Selain itu, perusahaan ritel tidak diwajibkan mengenai bentuk dan kepastian waktu untuk CSR  hasil kantong plastik.

Kebijakan ini ditengarai pula akan minus pertanggungjawaban. Herman bahkan menyarankan pemerintah tak mengeluarkan kebijakan yang masih banyak kekurangan itu.

“Ini model pungutan yang harus diaudit dan dipertanggungjawabkan penggunaannya. Kalau tidak, segera cabut kebijakan ini,” tuturnya.

Soal diuntungkan tidaknya pengusaha ritel memang masih sumir, lantaran aturan tersebut tak pula menerakan kewajiban hingga sanksi bagi gerai-gerai ritel.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Srie Agustina menilai aturan itu cenderung dituruti dengan nuansa sukarela. Para peritel melakukannya atas dorongan pelestarian lingkungan. Dengan sifat sukarela, selayaknya, menurut Srie, tidak diberlakukan sanksi.

“Ini sifatnya voluntary, lebih kepada komitmen para peritel secara sukarela dan kemauan mendukung kebijakan pemerintah,” kata Srie.  

Sementara itu, Aprindo melalui Wakil Ketua Umum, Tutum Rahanta, menyatakan bahwa pihaknya bakal menjalankan kebijakan ini dengan efisien. Walaupun diakui ada kesulitan dengan perbedaaan harga kantong plastik di berbagai daerah.