Mahfud Harap Jawaban Presiden Redam Kegaduhan

VIVAnews - Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, berharap jawaban presiden atas rekomendasi Tim Delapan akan mengakhiri konflik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Jawaban akan disampaikan presiden besok, Senin, 23 November.

"Keputusan presiden diharapkan bisa menghentikan kegaduhan yang terjadi saat ini," kata Mahfud yang ditemui dalam sebuah acara di Hotel Sultan, Minggu, 22 November 2009.

Sejauh ini, ia optimistis presiden akan membuat keputusan terbaik atas rekomendasi Tim Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Kasus Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah. Ia yakin presiden telah memanfaatkan waktu selama sepekan untuk mengolah rekomendasi menjadi sebuah keputusan yang terbaik. "Saya yakin presiden banyak sumber informasinya," ujarnya.

Mengenai usulan abolisi terhadap kasus Bibit dan Chandra, Mahfud mengatakan, "Itu bukan usulan MK, tapi secara pribadi seorang Mahfud seorang akademisi, itu hak presiden." 

Dalam rekomendasi setebal 31 halam itu, Tim Delapan meminta presiden untuk menghentikan kasus Bibit dan Chandra, penuntasan kasus hukum Kabareskrim Irjen Susno Duadji terkait kasus Bank Century, melakukan reposisi personel di institusi penegak hukum, dan pemberantasan makelar kasus di tubuh institusi penegak hukum.