Enam LSM Laporkan Ketua BNP2TKI ke KPK

VIVAnews - Enam lembaga swadaya masyarakat melaporkan Kepala Badan Nasional Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Jumhur Hidayat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka menduga Jumhur terlibat dalam dugaan penyelewengan dalam pengelolaan aset milik Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Menurut Koordinator Indonesia Procurement Monitor, Yosep Rizal, mereka melaporkan penggunaan lahan di gedung Pendataan TKI Selapanjang, Tangerang. Lahan yang dipinjamkan ke BNP2TKI itu malah disewakan untuk berbagai toko. "Mulai dari toko penjualan valuta asing, restoran atau kantin, wartel, perusahaan jasa travel dan voucher," kata saat ditemui wartawan di gedung KPK, Selasa 21 April 2009.

Uang sewa, kata dia, ditengarai tidak masuk kas negara melainkan ke kantung Jumhur dan pejabat di BNP2TKI. "Dugaan kerugian negara mencapai 15,5 miliar," kata Yosep yang juga juru bicara keenam lembaga itu.

Menurutnya, semua data dan perincian pemasukan dana ke kas negara sudah diserahkan ke bagian Pengaduan Masyarakat KPK.

Ditambahkan Koordinator Perhimpuan Perempuan antikorupsi, Afrianti Anty Purwantini, "seharusnya lahan itu digunakan untuk TKI," kata dia.