Idenya Ditolak, Letjen TNI Prabowo Cekcok Mulut dengan Sang Senior

VIVA – Momen perdebatan panas memang biasa terjadi dalam setiap organisasi, termasuk di Tentara Nasional Indonesia (TNI). Namun ceritanya akan menjadi lain jika yang beradu argumen adalah sosok Letjen TNI (Purn.) Kiki Syahnakri dan Letjen TNI (Purn.) Prabowo Subianto Djojohadikusumo.

Dikutip VIVA Militer dari buku Timor-Timur The Untold Story, peristiwa perdebatan panas antara Kiki dan Prabowo terjadi pada pertengahan 1995 di Timor-Timur. Saat itu, Kiki masih berpangkat Kolonel TNI dengan jabatan sebagai Komandan Komando Resor Militer (Danrem) 164/Wira Dharma (WD).

Jebolan Akademi Militer (Akmil) 1971 ini ditunjuk menjadi Danrem 164/WD pada 1994, setelah sebelumnya menduduki posisi sebagai Wakil Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri (Wadanpussenif) TNI Angkatan Darat. Bukan perkara mudah bagi Kiki menjadi pimpinan di wilayah yang tengah mengalami pergolakan. 

Saat itu, Kiki bertanggung jawab penuh atas situasi keamanan di Timor-Timur. Selain itu, sebagai Danrem 164/WD, Kiki membawahi 13 Komando Daerah Distrik (Kodim) dan Batalyon Infanteri (Yonif) 745/Sampada Yudha Bhakti (SYB).

Di saat yang sama pula, Prabowo yang juga berpangkat Kolonel TNI datang ke Timor-Timur. Dengan jabatan sebagai Wakil Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Wadanjen Kopassus). Prabowo membawa pasukan elite TNI Angkatan Darat, untuk menjalankan Operasi Melati.

Sebagai Danrem 164/WD, Kiki sama sekali tidak merasa ada masalah dengan Operasi Melati yang dijalankan pasukan Kopassus di bawah komando Prabowo. Namun, yang menjadi keberatan Kiki adalah rencana Kopassus untuk membuat massa tandingan.

Rencana pembentukan massa tandingan oleh Kopassus bukan tanpa alasan. Banyaknya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Front Revolusi Kemerdekaan Timor-Leste (Fretilin), diyakini harus dilawan oleh massa yang mendukung pro-integrasi Indonesia.

*

Prabowo meyakini taktik ini agar pasukan TNI tidak perlu turun tangan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Jika demikian, maka citra TNI yang terus menerus dituding sebagai pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Di sisi lain, Kiki justru menganggap rencana itu tidak rasional dan justru memiliki risiko tinggi. Pria kelahiran Karawang, 22 April 1947 itu, rencana pembentukan massa tandingan bisa membuat pergolakan semakin besar dan sulit diatasi. Kiki pun tetap berpegang pada prinsip operasi yang ada di Korem 164/WD, yakni operasi gerilya.

Dalam satu waktu, Prabowo yang memimpin Operasi Melati tiba di markas Korem 164/WD untuk memaparkan rencana Kopassus kepada Kiki. 

Dalam pemaparannya, Prabowo menjelaskan bahwa Operasi Melati difokuskan pada bidang intelijen dan teritorial semisal penggalangan pemuda, penggarapan bidang komunikasi, termasuk pembentukan massa tandingan.

Setelah Prabowo selesai memaparkan fokus Operasi Melati, Kiki pun angkat bicara. Apa yang diucapkan Kiki tentu adalah keberatannya. Menurutnya, strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah di Timor-Timur adalah jalur diplomasi, dan bukan membuat massa tandingan

"Wo, Anda pasti paham bahwa senjata ampuh kita bidang diplomasi. Sehingga kita masuk ke Timor-Timur dan kita masih berada di sini hingga saat ini adalah argumentasi kita menyalahkan Portugis. Karena, mereka meninggalkan Timor-Timur tanpa tanggung jawab sehingga terjadi perang saudara antara UDT dan Fretilin," ujar Kiki.

"Nah sekarang kita mau membuat massa tandingan menghadapi demonstran? Bukankan dengan itu kita melakukan kesalahan yang sama, menciptakan perang saudara lagi," katanya.

Mendengar jawaban sang senior, Prabowo yang notabene adalah junior Kiki tak terima dengan penjelasan sang senior. Seperti yang disebutkan tadi, Prabowo bersikukuh untuk membuat massa tandingan agar TNI terhindar dari tuduhan pelanggaran HAM.

"Enggak bisa Bang! Tidak ada jalan lain. Nanti ada tuduhan pelanggaran HAM lagi kalau tidak segera kita bereskan," ucap Prabowo membalas pernyataan Kiki.

Situasi memanas, Kiki kembali melontarkan pertanyaan terkait risiko dari rencana pembentukan massa tandingan. Sebagai Danrem, Kiki merasa dirinya lah yang akan bertanggung jawab jika rencana Kopassus itu dilakukan dan menimbulkan korban jiwa.

"Wo, lalu siapa yang bertanggung jawab jika ada korban? Tetap saya bertanggung jawab, bukan kamu!" tanya Kiki lagi kepada Prabowo dengan nada tinggi.

Lagi-lagi Prabowo tak mau mengalah. Abituren Akmil 1974 itu mendesak Kiki sebagai Danrem untuk mengatur penerapan rencananya. Prabowo bahkan berani menyebut Kiki telah gagal menjalankan tugasnya sebagai Danrem, sementara kedatangannya ke Timor-Timor diklaim untuk membantu tugasnya.

"Kan implementasinya bisa diatur, bisa dikendalikan. Korem harus bisa mengendalikan. Abang selama ini telah gagal, saya justru mau membantu Abang," balas Prabowo menjawab pertanyaan Kiki juga dengan suara keras.

Mendengar pernyataan Prabowo, Kiki semakin naik pitam. Kiki tetap bersikeras bahwa rencana itu memiliki risiko yang tinggi. Kiki juga yakin, konflik akan semakin meluas dan tidak akan bisa dikendalikan.

"Apa, saya gagal? Wo, mana mungkin bisa dikendalikan. Kalau sudah jatuh korban, pasti perkelahian meluas dan akan menjalar ke daerah lain," ucap Kiki lagi.

Merasa tidak mendapatkan persetujuan, Prabowo pun langsung meninggalkan ruangan Kiki. Melihat Prabowo pergi begitu saja, Kiki pun tidak mengambil langkah apapun. Sebab Kiki tahu, sang junior memiliki watak dan keinginan yang sangat keras.

Di sisi lain, perdebatan antara dua Perwira Menengah (Pamen) TNI Angkatan Darat itu justru disaksikan oleh Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana, Mayjen TNI Adang Ruchiatna. Seperti halnya Kiki, Adang pun tahu karakter Prabowo.