Rencana Belanja Alutsista Kemhan RI Bocor, Ini Kata Anak Buah Prabowo

VIVA – Juru bicara Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak angkat bicara terkait dengan beredarnya Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia tahun 2020-2024 (Alpalhankam) yang menyatakan bahwa Kemenhan RI akan menganggarkan belanja alutsista sebesar USD 124.995.000 atau setara dengan Rp1.788.228.482.251.470 (kuadriliun).

Menurut Dahnil, Raperpres yang beredar di publik itu adalah dokumen perencanaan yang sebenarnya masih dalam kajian mendalam dan belum final. 

"Raperpres adalah dokumen perencanaan dalam proses pembahasan dan pengujian mendalam, bukan dan belum menjadi keputusan final," kata Dahnil Anzar Simanjuntak dalam keterangan resminya, Senin, 31 Mei 2021.

Lebih jauh lagi Dahnil menyesalkan bocornya Raperpres yang merupakan dokumen negara yang bersifat rahasia itu beredar luas ke ranah publik. Menurut Dahnil, ada pihak-pihak yang sengaja membocorkan dokumen rahasia itu dan menjadikannya sebagai alat politik untuk mengembangkan kebencian politik dan gosip politik yang penuh dengan nuansa kecemburuan politik (Political Jealousy).

"Dan tentu Kementerian Pertahanan akan bersikap tegas untuk mengusut siapa yang bertanggungjawab menyebarkan dokumen tersebut sehingga menjadi simpang siur di publik," ujarnya.

Terkait dengan rencana belanja yang dijabarkan dalam Raperpres tersebut, Dahnil menjelaskan, pada dasarnya Kemenhan RI memiliki rencana belanja Alpahankam dalam jangka panjang yaitu lima sampai dengan 25 tahun ke depan sesuai dengan direktif Presiden RI Joko Widodo.

Dahnil juga mengungkapkan, rencana belanja Alpalhankam itu dilakukan karena melihat kondisi Alpahankam yang 60 persen sudah sangat tua, usang, serta memprihatinkan.

"Dengan demikian, modernisasi alpalhankam adalah keniscayaan, karena pertahanan yang kuat terkait dengan kedaulatan negara dan keutuhan wilayahan NKRI serta keselamatan bangsa harus terus terjaga dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, Kementerian Pertahanan mengajukan sebuah formula  modernisasi alpahankam melalui Reorganisir Belanja dan Pembiayaan Alpahankam," katanya.

Reorganisir belanja dan pembiayaan Alpalhankam itu, lanjut Dahnil, rencananya akan dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan melalui mekanisme belanja Alpalhankam lima renstra dibelanjakan pada satu renstra pertama, yaitu 2020-2024 sehingga postur pertahanan ideal Indonesia bisa tercapai pada tahun 2025 atau 2026, dan postur ideal tersebut bertahan sampai 2044. 

Terkait dengan pembiayaan yang dibutuhkan dalam rencana belanja tersebut, lanjut Dahnil, masih dalam pembahasan dan bersumber dari Pinjaman Luar Negeri. 

Dahnil pun menegaskan, nilai pinjaman luar negeri itu tidak akan membebani APBN atau tidak akan mengurangi alokasi belanja lainnya dalam APBN yang menjadi prioritas pembangunan nasional.

"Mengapa? Karena pinjaman yang kemungkinan akan diberikan oleh beberapa negara ini diberikan dalam tenor yang panjang dan bunga sangat kecil serta proses pembayarannya menggunakan alokasi anggaran Kemhan yang setiap tahun yang memang sudah dialokasikan di APBN, dengan asumsi alokasi anggaran Kemhan di APBN konsisten sekitar 0,8 persen dari PDB selama 25 tahun ke depan," paparnya.

Kendati demikian, anak buah Prabowo Subianto itu menegaskan bahwa rencana belanja tersebut masih dalam pembahasan dan belum final.

"Semua formula diatas yang masih dalam proses pembahasan bersama para pihak yang terkait. Bukan konsep yang sudah jadi dan siap diimplementasikan," tutupnya.