Menperin Usul Diskon PPnBM Mobil Diperpanjang

VIVA – Adanya pandemi membuat penjualan mobil turun drastis, yang besarannya lebih dari 45 persen. Hal ini memberi dampak yang sangat luas, bukan hanya ke para pabrikan otomotif saja.

Untuk memulihkannya, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan menggelar insentif berupa diskon pajak barang mewah atau PPnBM sebesar 100 persen, yang mulai diberlakukan sejak Maret lalu.

Program itu berlaku untuk 21 tipe mobil, yang dibuat di dalam negeri dengan tingkat kandungan lokal minimum 60 persen, menggunakan penggerak dua roda serta memakai mesin dengan kapasitas maksimal 1.500cc.

Kebijakan itu awalnya hanya berlaku hingga Mei 2021, namun kemudian diputuskan untuk diperpanjang sampai bulan ini setelah melihat begitu besar efek yang dihasilkan.

Selain menaikkan volume penjualan mobil, program PPnBM Ditanggung Pemerintah juga diklaim bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak, peningkatan pendapatan rumah tangga dan pendapatan negara, dan pada akhirnya membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR mengatakan, bahwa penjualan kendaraan bermotor roda empat pada triwulan dua 2020 hanya ada di angka 24 ribuan unit.

Namun di triwulan pertama tahun ini, jumlahnya naik menjadi 187 ribuan unit. Angka tersebut kembali naik pada triwulan dua 2021, yang mencapai 206 ribuan unit.

“Kebijakan ini menstimulus peningkatan penjualan mobil pada triwulan dua 2021 hingga mencapai 758,68 persen, jika dibandingkan triwulan dua 2020,” ujarnya, dikutip VIVA Otomotif dari laman YouTube Komisi VII DPR, Kamis 26 Agustus 2021.

Menperin menjelaskan, insentif PPnBM Nol Persen tersebut merupakan program yang sangat berhasil meningkatkan penjualan mobil. Melihat dari fakta tersebut, ia mengaku sudah mengusulkan ke Menteri Keuangan, Sri Mulyani untuk memperpanjang program itu.

“Saya sudah menandatangani surat ke Menteri Keuangan, mengusulkan perpanjangan PPnBM Ditanggung Pemerintah,” tuturnya.

Menperin mengaku, usulan itu didasarkan dari banyaknya sektor pendukung industri otomotif yang merasakan dampak positif dari adanya program tersebut.

“Banyak sekali industri-industri pendukung di belakang otomotif, ada tier satu, tier dua, belum lagi IKM (Industri Kecil dan Menengah),” ungkap Menperin.