Said Didu Bela Sudirman Said Soal Pertemuan Diam-diam Freeport

VIVA – Bekas Sekretaris Kementerian BUMN periode 2005-2010, Said Didu menanggapi pernyataan Mantan Menteri ESDM, Sudirman Said, soal pertemuan secara diam-diam antara Presiden Jokowi dengan Bos PT. Freeport, James R Moffett. Menurutnya tidak ada yang dirugikan dari pernyataan tersebut.

“Saya pikir Pak Dirman tak nyatakan apa-apa, tidak ada pendapat Pak Dirman merugikan,” katanya di Jakarta, Jumat, 22 Februari 2019.

Said Didu juga menyinggung soal negosiasi Freeport yang dinilainya tanpa perhitungan yang baik dan dianggap hanya sebagai target politik, bukan benar-benar untuk kepentingan bangsa.

Menurut Said Didu, saat perunding 2015-2016, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sudah menyatakan untuk berhenti berunding dengan Freeport. Karena harus menunggu 2019. Selain itu karena masih ada dua tahun lagi sebelum masa kontrak habis.

“Tapi ternyata belum sampai itu sudah berunding kan, berarti ada target politik,” katanya.

Bukti bahwa perundingan Freeport adalah target politik, menurutnya terkait pembelian saham Freeport 51 persen yang seolah-olah adalah prestasi. Jadi menurutnya,  perundingan Freeport berbasis target politik.

“Sehingga mungkin pertimbangan bisnisnya agak dikesampingkan. Seperti pembangunan jalan tol, target politik dan akhirnya mahal. Infrastruktur banyak sekali target politik. Jadi saya katakan ini menjadi biaya pencitraan yang mahal,” ujarnya.

Said Didu menyatakan, Freeport mendapatkan lima keuntungan dari pengambilan saham oleh Indonesia. Pertama, Freeport dapat uang cash sebesar Rp54 triliun. Kedua, Freeport dapat kepastian perpanjangan dari perubahan kontrak karya menjadi UPK sampai 2041.

“Ketiga, dapat kepastian pajak sampai 2041. Keempat, terbebas dari tuntutan perbaikan lingkungan dan kelima dia terbebas dari berkurang kewajibannya investasi smelter, karena mayoritas sekarang harus inalum. itu yang didapat freeport,” ujarnya.

Dari pembelian saham Freeport ini Indonesia malah menelan banyak kerugian. Salah satu kerugian yang nyata adalah Indonesia dapat hutang BUMN, kemudian Indonesia dapat kewajiban investasi, jadi harus berhutang lagi.

“Kerugiannya lagi, Indonesia dapat kewajiban memperbaiki lingkungan. Indonesia kemungkinan akan dapat laba tapi kemungkinan dapat risiko juga jika bertambahnya saham. Nah itu kira-kira yang didapat Indonesia,” katanya.