Halo
Pembaca

VIVANetworks

News

Bola

Sport

Showbiz

LifeStyle

Otomotif

Digital

Ragam

Militer

Netizen

Lintas

Informasi

Jumat, 24 Mei 2019 | 05:11 WIB

Saatnya Cabut Pembatasan Akses Media Sosial

Team VIVA »
Amal Nur Ngazis
Misrohatun Hasanah
Novina Putri Bestari
Edwin Firdaus
Foto :
  • Pixabay
Ilustrasi sejumlah ikon media sosial.

VIVA – Pengguna media sosial dan pesan instan resah pada Rabu 22 Mei 2019. Sebagian pengguna heran mengapa mereka susah mengirim foto di WhatsApp dan sulit mengakses Instagram dan Facebook, terutama untuk unggahan dan unduhan bergambar. 

Sebagian pengguna lainnya merasa gusar, saat pesan teks di WhatsApp mereka tertunda lumayan lama. Pengguna lainnya curhat, cuma bisa mengirimkan pesan teks saja di pesan instan besutan Facebook itu. 

Baca Juga

Rasa penasaran pengguna media sosial dan WhatsApp terjawab pada Rabu siang. Dalam konferensi pers di kantornya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto mengatakan, pemerintah terpaksa membatasi akses media sosial dan WhatsApp demi keamanan nasional. 

Alasannya, untuk mengerem penyebaran hoaks dan informasi tidak valid yang bisa memicu ketegangan, di tengah rentetan aksi unjuk rasa di Jakarta menolak kecurangan Pemilu 2019, yang berujung ricuh. 

"Karena marak beredarnya foto dan video dan konten hoaks, maka pemerintah sementara waktu membatasi akses penyebaran konten di media sosial di sejumlah daerah," kata Menkopolhukam Wiranto saat menggelar jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu, 22 Mei 2019.

Wiranto berharap, masyarakat tidak terpengaruh dengan penjelasan tidak rasional. Apalagi informasi-informasi di media sosial yang tak dapat dipertanggungjawabkan, karena dalam kondisi seperti ini berpotensi memunculkan kericuhan yang semakin meluas.

"Kita sepakat negara tak boleh kalah dengan aksi jahat semacam ini. Negara lindungi segenap bangsa tumpah darah Indonesia," ujar Wiranto.  

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara yang hadir dalam konferensi pers itu mengatakan, pembatasan akses media sosial dan pesan instan populer ini akan dilakukan sementara dan bertahap. Konsekuensi pembatasan ini, kata dia, pengguna media sosial dan pesan instan akan mengalami pelambatan unggahan atau unduhan foto dan video. 

Rudiantara mengharapkan, dengan pembatasan ini, untuk sementara masyarakat bisa mengakses informasi dari media mainstrem yang lebih valid. 

"Saya minta maaf karena akses melambat, khususnya video dan foto,” kata Rudiantara.

Pengguna pun dengan cepat mengeluh. Sebab mereka sudah tergantung dengan platform daring Facebook, Instagram maupun WhatsApp. Atas keluhan itu, Rudiantara meminta masyarakat bersabar dan untuk sementara menggunakan media komunikasi alternatif yakni SMS dan telepon. Dua jalur komunikasi ini, kata dia, lebih bisa meredam efek dramatisasi informasi berbau hoaks. 

"SMS dan voice tidak berpengaruh. Berbeda dengan teks, postingan video dan foto secara psikologis langsung kena ke emosi. Namun postingan di media sosial belum akan viral jika tak disebarkan di WhatsApp. Viralnya bukan di media sosial, tapi di messaging system,” jelas Rudiantara. 

Menurutnya, pembatasan ini tidak melanggar hak warga negara. Rudiantara berdalih, langkah ini sesuai dengan ketentuan dan semangat yang ada di Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dia menjelaskan, inti UU ITE ada dua yakni pertama, meningkatkan literasi, kemampuan, kapasitas dan kapabilitas masyarakat terhadap teknologi digital. Kedua, content management, yang di antaranya termasuk melakukan pembatasan.

Dia berharap langkah ini akan bisa cepat dilalui. "Dan saya berharap ini bisa cepat selesai," kata Rudiantara.

Pengguna syok dengan pembatasan tersebut. Namun dengan cepat, tidak sampai Rabu petang, beredar informasi trik mengakali pembatasan ini, dengan memasang aplikasi virtual private network (VPN). 

Dengan memasang VPN, pengguna mulus untuk mengunggah atau mengunduh foto dan video di platform daring tersebut. Pilihan VPN juga banyak di pusat aplikasi, kebanyakan aplikasi yang gratis. 

Pengguna pun asyik ramai-ramai memasang VPN di perangkat mereka. Tujuannya taktis, supaya tetap bisa kirim foto dan video untuk mengirimkan informasi ke kontak mereka. Kurang apa lagi, aplikasi VPN itu gratis pula. 

Mereka larut dengan solusi VPN. Padahal di balik gratisnya aplikasi tersebut menembus pembatasan akses, malah menyimpan bahaya. 

Untuk menggunakan aplikasi VPN, terutama yang gratis, pengguna wajib menerima syarat data dan trafik mereka diawasi oleh penyedia layanan VPN. Kalau tak setuju syarat ini, pengguna dikunci tak bisa menggunakan VPN. Merasa jalan sudah buntu, pengguna tetap saja nekat memasang VPN. 

Bahaya VPN

Pengamat teknologi informasi Onno W. Purbo mengatakan secara sederhana proses menggunakan VPN jalur komunikasi data menjadi lebih panjang, dibanding tak menggunakan VPN. 

Onno mengatakan, layanan VPN membuat semacam saluran sendiri di internal mereka yang kemungkinan keluar di luar negeri. Dengan demikian, VPN memerankan sebagai penyambung. 

Topik Terkait
Saksikan Juga
Nyinyir di Medsos, ASN Dipecat
TVONE NEWS - 10 bulan lalu
Terpopuler