Jatah Parkir Ormas Bekasi
- Dani/VIVAnews.
“Sekarang masih dalam pembahasan. Tapi kalau sudah jadi, mereka harus ikuti aturan mainnya,” ucapnya.
Rahmat juga membantah ikut melindungi premanisme di Kota Bekasi. Justru dia mengklaim, yang dilakukan saat ini adalah berusaha mengatasi premanisme dengan terus berupaya menyediakan lapangan pekerjaan, meskipun dari sektor nonformal.
“Upaya kami itu justru memberikan jalan agar tidak ada upaya premanisme, dengan membuka lapangan kerja nonformal. Tapi dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.
Polisi Akan Usut
Video yang kadung viral itu menarik perhatian Polres Metro Bekasi. Menurut polisi, ada intimidasi dalam upaya meminta jatah lahan parkir tersebut. Apalagi ada keterlibatan pejabat Bappeda dalam video itu. Polres Metro Bekasi memastikan akan mendalami peristiwa itu.
"Kami ingin tegaskan, terkait surat tugas akan kami dalami. Termasuk keberadaan pejabat Bapeda juga ikut kami dalami," kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Arman, Senin, 4 November 2019.
Arman menambahkan, pihak Kepolisian tidak mentolerir setiap tindakan aksi premanisme. Sehingga tidak menutup kemungkinan kasus ini bakal masuk ke penyelidikan.
"Perlu kami tegaskan di Kota Bekasi tidak mentolerir aksi premanisme, sekali lagi kami tidak mentolerir. Soal bakal adanya tersangka nanti kami dalami terlebih dahulu," ucapnya.
Perihal pendalaman ini, diakui Arman, pihaknya mencium adanya tindakan intimidasi terhadap pihak yang diminta dalam hal ini minimarket.
"Di dalam video itu memang ada seperti tindakan intimidasi. Tapi kami masih dalami apakah ada tindak pidana atau tidak," ujarnya.
Rencana Polres Bekasi mendapat dukungan dari Polda Metro Jaya. Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) dari Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Suyudi Ario Seto, mengaku pihaknya akan ikut turun menyelidiki aksi organisasi kemasyarakatan yang meminta pengelolaan parkir di seluruh minimarket di Kota Bekasi. Tuntutan itu menjadi viral di media sosial.
"Akan didalami apakah ada tindakan yang melawan hukum baik secara intimidatif terhadap pengusaha atau masyarakat," ujar Suyudi di Mapolda Metro Jaya, Senin, 4 November 2019.
Suyudi mengaku telah membentuk tim khusus. Ia menegaskan tidak mentolerir tindakan premanisme di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selain itu, pihaknya juga akan mendalami surat izin pengelolaan lahan parkir di Kota Bekasi.