Ahok Belum Tamat!

Tetapi, yang disorot sekarang bukan perintilan tugas-tugas bakal lembaga baru itu melainkan siapa yang akan memimpinnya. Bambang Brodjonegoro disebut calon kuat. Namun, peluang Ahok tidak kecil juga. Dua kandidat lain, Tumiyana dan Azwar Anas, juga berpeluang meski tak sebesar nama-nama yang disebut pertama.

Seperti halnya penunjukan menteri yang menjadi hak prerogatif Presiden, kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara menjadi kewenangan penuh Jokowi. Artinya, Jokowi mau memilih siapa pun, termasuk Ahok, tidak ada yang berhak mempersoalkannya. Namun, kemunculan nama Ahok untuk kesekian kali dalam ranah jabatan-jabatan publik dianggap oleh sebagian kalangan sebagai isyarat kuat bahwa Jokowi tak akan menyia-nyiakan Ahok.

Kritikus Jokowi yang paling vokal, politikus Partai Gerindra Fadli Zon, sampai-sampai menyebut, “Jokowi memang percaya dan sayang pada Ahok.”

Kritikus lainnya, Ketua Persaudaraan Alumni 212, Slamet Maarif, berkomentar sinis atas hubungan antara Jokowi dengan Ahok. "Terbukti Jokowi dan Ahok tak bisa dipisahkan.” Dia bahkan menengarai ada semacam kesepakatan di antara Jokowi dengan Ahok bahwa mereka harus saling menjaga, sejak keduanya menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada 2012-2014.

Politikus Partai Demokrat, Roy Suryo, mengungkit masa lalu Ahok yang pernah dipenjara karena kasus penistaan agama dan indikasi korupsi, meski belum terbukti, saat memimpin Ibu Kota. “Malah ditunjuk jadi PimPro [pimpinan proyek] Ibukota Baru? AMBYAR," tulisnya dalam akun Twitter-nya, @KRMTRoySuryo2.

Politikus Partai Demokrat yang lain, Ferdinand Hutahaean, mendukung Ahok sebagai kepala Badan Otorita karena dia menganggap figur Ahok yang keras cocok untuk memimpin ibu kota baru. Dia bahkan meminta Jokowi segera menunjuk Ahok. Ahok, katanya, merupakan sosok yang tepat karena proyek ibu kota baru mesti mengurusi anggaran dengan jumlah besar mencapai ratusan triliun rupiah.

Calon gubernur

Kelompok oposisi nonpartai politik, Koordinator Bela Islam (Korlabi), mengkritik lebih tajam pemunculan nama Ahok sebagai salah satu kandidat pemimpin Badan Otorita. Mengatasnamakan Mujahid 212, mereka mencurigai penominasian Ahok sebetulnya bukan untuk sekadar memimpin Badan Otorita, melainkan target antara untuk menjadikan Ahok sebagai kepala daerah ibu kota baru kelak. Mungkin namanya juga gubernur.