Susun Kabinet Bayangan, PDIP Siap Berkuasa?
Jumat, 28 Februari 2014 - 19:34 WIB
Sumber :
- ANTARA FOTO/Arif
VIVAnews –Pemilu legislatif kurang dari dua bulan lagi. Seluruh partai politik peserta pemilu mempersiapkan diri menyambut pesta demokrasi lima tahunan republik ini. Namun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berpikir lebih jauh dari itu. Mereka bersiap menang Pemilu 2014 dan menjadi partai penguasa.
Dalam daftar yang beredar ke media, disebut-sebut PDIP menyusun kabinet bayangan 2014-2019 yang berisi kader-kader pilihan partai itu. Kabinet tersebut berisi kombinasi tokoh eksternal dan internal PDIP. “Ada tim (yang menyiapkan kabinet bayangan),” kata politisi PDIP Hendrawan Supratikno, Jumat 28 Februari 2014.
Dalam kabinet ini, PDIP menempatkan kader terbaiknya di masing-masing bidang. PDIP ingin kabinetnya mencerminkan nilai-nilai profesionalisme, kompetensi, kekompakan, dan kebhinnekaan. “PDIP memiliki banyak kader. Tentu tidak semua diborong (jadi menteri). Ini sejumlah nama yang kami pandang cocok,” ujar Hendrawan.
PDIP menyusun kabinet ini sebagai acuan jika menang Pemilu 2014. Partai banteng moncong putih itu diprediksi menjadi calon pemenang Pemilu 2014 selain Golkar. Lingkaran Survei Indonesia Network dalam hasil surveinya yang dirilis 2 Februari misalnya, mengumumkan tahun 2014 bakal menjadi pemerintahan Golkar atau PDIP.
“Dari survei yang kami lakukan, Golkar dan PDIP kemungkinan akan bersaing menjadi partai penguasa karena elektabilitasnya paling kokoh. Dua partai ini konsisten di posisi satu dan dua,” kata peneliti LSI Network, Adjie Alfaraby. Ada dua faktor di balik kedigdayaan PDIP dan Golkar, punya struktur kokoh dan kekuatan finansial bagus.
Hendrawan mengatakan, wajar jika PDIP menyusun kabinet bayangan. “Setiap partai yang ikut pemilu pasti punya susunan kabinet bayangan. Saya dengar kalau Gerindra menang pemilu, Martin Hutabarat akan jadi Menteri Hukum dan HAM. Atau kalau Golkar menang, Airlangga Hartanto akan masuk kabinet. PDIP juga punya bayangan sendiri,” kata dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu.
Berikut kabinet bayangan 2014-2019 versi PDIP yang disebarkan ke media massa itu:
1. Menteri Pertanian dan Kehutanan: M. Prakosa (mantan Ketua Badan Kehormatan DPR)
2. Menteri Perikanan dan Kelautan: Romin Dahuri (mantan Menteri Kelautan dan Perikanan)
3. Menteri Perdagangan: Sri Adiningsih (ekonom dan dosen Fakultas Ekonomi UGM)
4. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Maruarar Sirait (anggota Komisi XI DPR)
5. Menteri Sekretaris Negara atau Sekretaris Kabinet: Hasto Kristianto (Wakil Sekretaris Jenderal PDIP)
6. Menteri Pertanahan atau Agraria: Arif Wibowo (Wakil Ketua Komisi II DPR)
7. Menteri Pemuda dan Olahraga: Budiman Sudjatmiko (anggota Komisi II DPR)
8. Menteri Pertahanan: Tubagus Hasanuddin (Wakil Ketua Komisi I DPR)
9. Menteri yang berkaitan dengan bidang keuangan (Menteri Keuangan/Menteri Perekonomian): Arif Budimanta (anggota Komisi XI DPR)
10. Menteri Pertambangan: Pramono Anung (Wakil Ketua DPR)
11. Menteri Hukum dan HAM: Tjahjo Kumolo (anggota Komisi I DPR)
12. Kepala Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI): Eva Kusuma Sundari (anggota Komisi III DPR)
Dalam daftar di atas, tak ada nama Joko Widodo. Tapi itu bukan berarti Gubernur DKI Jakarta tersebut sudah pasti menjadi capres PDIP. “Capres-cawapres itu kewenangan Ketua Umum. Posisi kunci kewenangan Bu Ketum (Megawati Soekarnoputri),” ujar Hendrawan.
Puan Maharani juga tak masuk kabinet bayangan. “Mbak Puan masih disimpan sebagai kartu truf yang akan dimainkan kemudian. Puan disiapkan untuk menduduki posisi khusus,” kata Hendrawan tanpa menyebut jabatan apa yang dipandang cocok bagi putri Megawati itu. Di PDIP, saat ini Puan menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP dan Ketua Fraksi PDIP di DPR
Sepuluh tahun oposisi
Meski susunan kabinet bayangan PDIP telah dikemukakan secara terbuka oleh Hendrawan Supratikno, Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo menampiknya. “Calon presiden saja belum ditetapkan,” kata Tjahjo kepada VIVAnews.
Menurut Tjahjo, partainya akan menyiapkan langkah lebih jauh setelah mengetahui hasil pemilu legislatif yang digelar 9 April 2014. “PDIP menyiapkan agenda pemerintahan ke depan. Setelah nanti menentukan calon presiden, partai akan mempersiapkan arsitektur pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang,” ujarnya.
PDIP menempatkan 2014 sebagai tahun penentu masa depan bangsa. “Manakala PDIP dipercaya rakyat untuk memimpin bangsa dan negara, seluruh konsepsi pemerintahan kami akan menempatkan rakyat sebagai kekuatan utama perekonomian nasional ke depan. Kami juga akan meletakkan dasar-dasar bagi kebangkitan Indonesia pada tahun 2045,” kata Tjahjo.
Menteri Perindustrian asal Partai Golkar, MS Hidayat, menyatakan paham dengan langkah PDIP menyusun kabinet bayangan. “PDIP sudah 10 tahun jadi oposisi. Saya kira kini mereka berkeinginan kuat untuk masuk pemerintahan,” kata dia.
Sementara Golkar yang juga menjadi calon pemenang pemilu, selama ini bukan partai oposisi. Menurut MS Hidayat, itu pula yang mungkin membuat Golkar tak berpikir seperti PDIP dengan menyusun daftar menteri 2014-2019. “Soal menteri, mungkin ada di benak masing-masing (kader Golkar), tapi belum dibuat sejelas PDIP,” ujarnya.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, mengatakan Golkar tak mau mengikuti langkah PDIP. “Tokoh dalam kabinet bayangan PDIP semuanya baik. Tapi Partai Golkar tak mau mengumumkan kabinet bayangan karena khawatir justru akan dinilai mendahului takdir,” kata dia.
Sementara anggota Dewan Pembina Gerindra, Martin Hutabarat, menilai kabinet bayangan PDIP menjadi daya tawar partai itu menjelang Pemilu 2014. “Adalah hak setiap partai untuk mempersiapkan kabinetnya. Itu juga bisa sebagai alat jual kepada masyarakat,” ujarnya.
Gerindra kemungkinan tak mengikuti langkah PDIP itu. “Bagi partai kami, masih terlalu prematur untuk mengumumkan kabinet. Gerindra harus menunggu hasil pemilu legislatif untuk menentukan para menterinya,” kata Martin.
Seperti Golkar, Demokrat mengatakan mafhum dengan optimisme PDIP menyongsong Pemilu 2014. Sebagai partai yang sudah memimpin Indonesia selama dua periode, 2004-2009 dan 2009-2014, Demokrat justru kini sudah siap kalah dalam pemilu.
“Kami berserah diri. Siap kalah dan siap menang itu konsekuensi politik. Kami kedepankan saja sikap siap kalah karena selama ini banyak yang tidak siap untuk kalah,” kata Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Marzuki Alie.(np)
Baca Juga :
Dalam daftar yang beredar ke media, disebut-sebut PDIP menyusun kabinet bayangan 2014-2019 yang berisi kader-kader pilihan partai itu. Kabinet tersebut berisi kombinasi tokoh eksternal dan internal PDIP. “Ada tim (yang menyiapkan kabinet bayangan),” kata politisi PDIP Hendrawan Supratikno, Jumat 28 Februari 2014.
Dalam kabinet ini, PDIP menempatkan kader terbaiknya di masing-masing bidang. PDIP ingin kabinetnya mencerminkan nilai-nilai profesionalisme, kompetensi, kekompakan, dan kebhinnekaan. “PDIP memiliki banyak kader. Tentu tidak semua diborong (jadi menteri). Ini sejumlah nama yang kami pandang cocok,” ujar Hendrawan.
PDIP menyusun kabinet ini sebagai acuan jika menang Pemilu 2014. Partai banteng moncong putih itu diprediksi menjadi calon pemenang Pemilu 2014 selain Golkar. Lingkaran Survei Indonesia Network dalam hasil surveinya yang dirilis 2 Februari misalnya, mengumumkan tahun 2014 bakal menjadi pemerintahan Golkar atau PDIP.
“Dari survei yang kami lakukan, Golkar dan PDIP kemungkinan akan bersaing menjadi partai penguasa karena elektabilitasnya paling kokoh. Dua partai ini konsisten di posisi satu dan dua,” kata peneliti LSI Network, Adjie Alfaraby. Ada dua faktor di balik kedigdayaan PDIP dan Golkar, punya struktur kokoh dan kekuatan finansial bagus.
Hendrawan mengatakan, wajar jika PDIP menyusun kabinet bayangan. “Setiap partai yang ikut pemilu pasti punya susunan kabinet bayangan. Saya dengar kalau Gerindra menang pemilu, Martin Hutabarat akan jadi Menteri Hukum dan HAM. Atau kalau Golkar menang, Airlangga Hartanto akan masuk kabinet. PDIP juga punya bayangan sendiri,” kata dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu.
Berikut kabinet bayangan 2014-2019 versi PDIP yang disebarkan ke media massa itu:
1. Menteri Pertanian dan Kehutanan: M. Prakosa (mantan Ketua Badan Kehormatan DPR)
2. Menteri Perikanan dan Kelautan: Romin Dahuri (mantan Menteri Kelautan dan Perikanan)
3. Menteri Perdagangan: Sri Adiningsih (ekonom dan dosen Fakultas Ekonomi UGM)
4. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Maruarar Sirait (anggota Komisi XI DPR)
5. Menteri Sekretaris Negara atau Sekretaris Kabinet: Hasto Kristianto (Wakil Sekretaris Jenderal PDIP)
6. Menteri Pertanahan atau Agraria: Arif Wibowo (Wakil Ketua Komisi II DPR)
7. Menteri Pemuda dan Olahraga: Budiman Sudjatmiko (anggota Komisi II DPR)
8. Menteri Pertahanan: Tubagus Hasanuddin (Wakil Ketua Komisi I DPR)
9. Menteri yang berkaitan dengan bidang keuangan (Menteri Keuangan/Menteri Perekonomian): Arif Budimanta (anggota Komisi XI DPR)
10. Menteri Pertambangan: Pramono Anung (Wakil Ketua DPR)
11. Menteri Hukum dan HAM: Tjahjo Kumolo (anggota Komisi I DPR)
12. Kepala Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI): Eva Kusuma Sundari (anggota Komisi III DPR)
Dalam daftar di atas, tak ada nama Joko Widodo. Tapi itu bukan berarti Gubernur DKI Jakarta tersebut sudah pasti menjadi capres PDIP. “Capres-cawapres itu kewenangan Ketua Umum. Posisi kunci kewenangan Bu Ketum (Megawati Soekarnoputri),” ujar Hendrawan.
Puan Maharani juga tak masuk kabinet bayangan. “Mbak Puan masih disimpan sebagai kartu truf yang akan dimainkan kemudian. Puan disiapkan untuk menduduki posisi khusus,” kata Hendrawan tanpa menyebut jabatan apa yang dipandang cocok bagi putri Megawati itu. Di PDIP, saat ini Puan menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP dan Ketua Fraksi PDIP di DPR
Sepuluh tahun oposisi
Meski susunan kabinet bayangan PDIP telah dikemukakan secara terbuka oleh Hendrawan Supratikno, Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo menampiknya. “Calon presiden saja belum ditetapkan,” kata Tjahjo kepada VIVAnews.
Menurut Tjahjo, partainya akan menyiapkan langkah lebih jauh setelah mengetahui hasil pemilu legislatif yang digelar 9 April 2014. “PDIP menyiapkan agenda pemerintahan ke depan. Setelah nanti menentukan calon presiden, partai akan mempersiapkan arsitektur pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang,” ujarnya.
PDIP menempatkan 2014 sebagai tahun penentu masa depan bangsa. “Manakala PDIP dipercaya rakyat untuk memimpin bangsa dan negara, seluruh konsepsi pemerintahan kami akan menempatkan rakyat sebagai kekuatan utama perekonomian nasional ke depan. Kami juga akan meletakkan dasar-dasar bagi kebangkitan Indonesia pada tahun 2045,” kata Tjahjo.
Menteri Perindustrian asal Partai Golkar, MS Hidayat, menyatakan paham dengan langkah PDIP menyusun kabinet bayangan. “PDIP sudah 10 tahun jadi oposisi. Saya kira kini mereka berkeinginan kuat untuk masuk pemerintahan,” kata dia.
Sementara Golkar yang juga menjadi calon pemenang pemilu, selama ini bukan partai oposisi. Menurut MS Hidayat, itu pula yang mungkin membuat Golkar tak berpikir seperti PDIP dengan menyusun daftar menteri 2014-2019. “Soal menteri, mungkin ada di benak masing-masing (kader Golkar), tapi belum dibuat sejelas PDIP,” ujarnya.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, mengatakan Golkar tak mau mengikuti langkah PDIP. “Tokoh dalam kabinet bayangan PDIP semuanya baik. Tapi Partai Golkar tak mau mengumumkan kabinet bayangan karena khawatir justru akan dinilai mendahului takdir,” kata dia.
Sementara anggota Dewan Pembina Gerindra, Martin Hutabarat, menilai kabinet bayangan PDIP menjadi daya tawar partai itu menjelang Pemilu 2014. “Adalah hak setiap partai untuk mempersiapkan kabinetnya. Itu juga bisa sebagai alat jual kepada masyarakat,” ujarnya.
Gerindra kemungkinan tak mengikuti langkah PDIP itu. “Bagi partai kami, masih terlalu prematur untuk mengumumkan kabinet. Gerindra harus menunggu hasil pemilu legislatif untuk menentukan para menterinya,” kata Martin.
Seperti Golkar, Demokrat mengatakan mafhum dengan optimisme PDIP menyongsong Pemilu 2014. Sebagai partai yang sudah memimpin Indonesia selama dua periode, 2004-2009 dan 2009-2014, Demokrat justru kini sudah siap kalah dalam pemilu.
“Kami berserah diri. Siap kalah dan siap menang itu konsekuensi politik. Kami kedepankan saja sikap siap kalah karena selama ini banyak yang tidak siap untuk kalah,” kata Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Marzuki Alie.(np)