Jelang Munas "Partai Beringin" di Bali

Sabtu, 29 November 2014 - 00:08 WIB

Oleh :

Bobby Andalan (Bali)

Rapat Pleno Partai Golkar

Sumber :

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

VIVAnews - Partai Golongan Karya akan menggelar Musyawarah Nasional IX di Bali. Munas rencananya dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang akrab disapa ARB pada Minggu 30 November 2014 pukul 20.00 Waktu Indonesia Tengah.

Momen RK Makan Malam Bareng Prabowo, Diberi Nasihat agar Tetap Semangat

Munas akan digelar selama tiga hari dan berakhir pada Rabu 3 Desember 2014. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Bali, I Ketut Sudikerta, mengatakan semua persiapan telah selesai dilakukan. Kesiapan itu disampaikannya kepada VIVAnews di Kantor DPD Partai Golkar Bali, Jalan Surapati, Denpasar, Jumat 28 November 2014. "Sudah 99 persen," katanya.

Sebagai panitia teknis, DPD Golkar Bali berupaya mempersiapkan semaksimal mungkin segala sesuatunya agar Munas berjalan lancar. "Jadwal acara sudah ada," ujarnya.

Menurut Sudikerta yang juga menjabat Wakil Gubernur Bali, pemberitahuan penyelenggaraan Munas telah disampaikan kepada Kapolri Jenderal Polisi Sutarman, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edy Purdjianto bahkan Presiden Joko Widodo. Sudikerta mengatakan ARB telah bertemu langsung dengan Kapolri, Menko Polhukam dan Presiden. "Kapolri menyatakan siap mengamankan Munas Golkar," katanya.

Sudikerta menambahkan Jokowi juga menjamin tak akan ada intervensi dari pemerintah. "Presiden menjamin tidak akan ada intervensi pada Munas Golkar yang akan digelar sesuai jadwal," ujarnya.

Pertemuan dengan Menko Polhukam

Selain ARB, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung ternyata juga telah bertemu dengan Menko Polhukam. Akbar mengungkapkan pertemuan itu ketika ditemui di kediamannya, Jalan Purnawarman 18, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 27 November 2014 malam.

Menurut Akbar pada pertemuan itu Tedjo menjelaskan pemerintah melihat konflik yang tengah terjadi di internal Partai Golkar bisa mengakibatkan terjadinya keributan, perkelahian bahkan menimbulkan luka-luka. Tedjo menurut Akbar juga menyoroti penyelenggaraan Munas yang berlokasi di Bali.

"Karena Bali itu tempat turis, strategis. Apalagi akhir tahun akan banyak datang turis dari berbagai negara dan dikhawatikan nanti ada negara yang mengeluarkan travel warning sehingga akan mempengaruhi kedatangan turis," kata Akbar.

Akbar meyakini yang diungkapkan Tedjo disampaikan demi suksesnya penyelenggaraan, keamanan dan ketertiban di arena Munas. Akbar menambahkan meski Tedjo adalah salah satu kader Partai NasDem, namun pernyataan sikap yang dilontarkan Tedjo sebagai pejabat negara yang tidak dilandasi kepentingan politik.

"Pada intinya posisi saya sebagai pejabat negara bertanggung jawab terhadap politik hukum dan keamanan," ujar Akbar menirukan ucapan Tedjo.

Usulan Penundaan

Akbar juga mengusulkan penundaan pelaksanaan Munas. Menurutnya penundaan perlu dilakukan untuk menghindari pertentangan dan situasi yang semakin tidak kondusif bagi soliditas partai yang bisa mengarah kepada perpecahan dan mengancam keutuhan partai.

Penundaan menurutnya juga bisa digunakan untuk menyempurnakan persiapan Munas, khususnya yang berkaitan dengan materi-materi Munas. Terutama untuk merespons berbagai perkembangan dan dinamika internal dan eksternal partai.

Tidak hanya sekadar saran, Akbar mewakili Wantim Golkar juga menyatakan akan mengambil langkah-langkah secara aktif untuk menjembatani dan melakukan mediasi pihak-pihak yang bertikai.

"Ini untuk keutuhan dan soliditas partai guuna menjamin suksesnya agenda-agenda organisasi dan politik menuju kemenangan partai Golkar dalam pemilu 2019," ujarnya.

Akbar juga meminta agar kedua kubu yang saat ini bertikai untuk menahan diri dan dapat duduk bersama melakukan dialog, sehingga mendapatkan kesepahaman dan kesepakatan baru, serta tidak melakukan langkah-langkah dan tindakan yang semakin menjauhkan terwujudnya soliditas dan keutuhan partai.

Menurut Akbar hingga saat ini dia telah menyampaikan pesan mediasi kepada pihak-pihak yang bertentangan untuk berunding dan mencapai kesepakatan.

"Tapi belum ada responsnya, kami tentu saja akan melanjutkan mediasi tersebut," katanya.

Akbar mengaku, mediasi ini dilakukan karena para politisi senior Golkar tidak ingin adanya pertikaian dan perpecahan yang berlarut-larut dan berkepanjangan. Karena akan menggangu soliditas partai. Bahkan juga bisa mempengaruhi agenda-agenda partai ke depan.

Tak hanya itu, Akbar menginginkan dengan berdamainya kedua belah pihak, akan menimbulkan hal yang positif terutama menyongsong pemilu 2019, di mana partai berlambang Pohon Beringin itu muncul sebagai pemenang dalam pemilu-pemilu lalu.

Namun jika mediasi tidak terlaksana, pelaksanaan munas akan diserahkan kepada penyelenggara, yaitu DPP Partai Golkar.

Akbar pun menyatakan, dalam kurun waktu satu-dua hari ini kedua kubu bisa melakukan pendekatan yang menghasilkan kemufakatan.

"Maka itu, ini (mediasi) salah satu menjadi upaya kita dan itu kita lakukan agar menjadi suksesnya penyelanggaran munas," ujarnya.

Ancaman Pemecatan

DPD Partai Golkar Kota Bandung, Jawa Barat, mendeklarasikan dukungan terhadap penyelenggaraan Munas di Denpasar, Bali pada 30 November 2014.

Golkar Kota Bandung juga menyatakan mendukung penuh terhadap ARB agar kembali memimpin Partai Golkar periode 2014-2019. Keputusan itu diambil agar Golkar tetap menjadi pendukung utama Koalisi Merah Putih yang dinilai sejalan dengan garis perjuangan dan ideologi partai.

Ketua Partai Golkar Kota Bandung, Deden Hidayat, meminta pimpinan pusat tak segan memecat kader yang mendukung atau berpartisipasi dalam penyelenggaraan Munas tandingan di Jakarta pada Januari 2015. Sebab, Munas itu ilegal karena tak sesuai dengan aturan partai.

Deden pun menyatakan akan memecat kadernya yang mendukung Munas tandingan. Menurutnya, keputusan mendukung Munas di Bali dan ARB sebagai Ketua Umum sesuai keputusan DPD Partai Golkar Jawa Barat, bahkan 34 DPD tingkat provinsi se-Indonesia.

Menurut Deden, pembentukan Tim Tujuh dan Presidium oleh Agung Laksono, Agus Gumiwang, MS Hidayat, Priyo Budi Santoso, Zainuddin Amali, Hajriyanto Thohari, dan Airlangga Hartanto, tidak akan digubris Golkar Kota Bandung. Sebab mereka dinilai hendak menggiring Golkar keluar dari Koalisi Merah Putih dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat di pemerintahan. Mereka juga tidak sepakat dengan Munas di Bali dan berencana menggelar Munas di Jakarta pada Januari 2015 mendatang.

Deden juga menyayangkan aksi kekerasan yang terjadi di kantor pusat Golkar di Jakarta beberapa hari lalu. Golkar Kota Bandung menurutnya akan mengikutsertakan tim keamanan sebanyak 57 kader ke Bali.

Politik Uang

Mengenai isu politik uang, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, membantah akan ada permainan uang dalam Munas di Bali. Idrus meyakini persaingan di Munas akan berlangsung secara sehat.

"Saya menjamin bahwa proses pelaksanaan Munas IX Golkar di Bali pada 30 November tidak ada proses transaksi itu," kata Idrus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat 28 November 2014.

Idrus mengatakan apabila ada yang mengetahui ada permainan politik uang, agar segera melaporkan ke polisi. Sebab, itu menyangkut nama baik Partai Golkar. "Saya kira telusuri karena menyangkut Partai Golkar," ujarnya.

Menurut Idrus, Golkar adalah partai yang menanamkan ideologi kuat pada setiap kader. Selain itu, dalam setiap pengkaderan selalu diajarkan bersaing secara fair. "Golkar kekuatannya terletak pada sistem," katanya.

Idrus juga mengomentari manuver yang dilakukan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono yang baru-baru ini mengklaim sebagai Ketua Presidium Penyelamat Partai dan mengambil alih kepemimpinan di Partai Golkar dan memberhentikan ARB sebagai Ketua Umum.

Menurut Idrus partainya memiliki aturan. Oleh karena itu, pergantian kepemimpinan apalagi pemecatan seseorang dari jabatannya tidak bisa dilakukan tanpa dasar yang kuat.

"Apalagi Partai Golkar ada sistem dan sistem itu bagian dari aturan yang dilaksanakan maka itu mungkin hanya guyon," katanya.

Idrus menegaskan tidak ada aturan pengambilalihan partai seperti yang dilakukan Agung. Pergantian kekuasaan di Golkar menurutnya harus melalui Munas sebagai forum tertinggi partai. "Kalau mau mengubah silahkan di Munas," ujarnya.

Idrus juga mengkritik para tokoh Golkar yang tidak setuju dengan pelaksanaan Munas di Bali. Kritik terutama dilayangkan kepada mereka yang berniat maju sebagai calon ketua umum.

"Mestinya dari awal, mempersiapkan jaringan, visi, gagasan, program dan meyakinkan pemilih," katanya.

Menurut Idrus, tak ada alasan bagi mereka tidak siap bertarung. Sebab, jika memang berniat maju, seharusnya tiga sampai empat tahun sebelumnya sudah mempersiapkan pencalonannya.

"Kalau saya mau maju jadi ketua umum harusnya menciptakan peluang. Bukan menunggu peluang," ujarnya.

Idrus juga meminta seluruh pengurus DPP, termasuk mereka yang mau maju ketua umum untuk hadir dalam Munas tersebut. Sebab, mereka semua adalah penyelenggara Munas.

"Bagi yang merasa diri sebagai DPP datang. Penyelenggara, tuan rumah Munas adalah DPP. Ini demi menjadikan Partai Golkar sebagai partai utama di Republik Indonesia," katanya.