Gaduh Reshuffle Kabinet Jokowi

Sumber :
  • ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

Ada Penumpang Gelap?

Soal keraguan akan adanya reshuffle juga disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar. "Saya nggak yakin reshuffle dilakukan dalam waktu dekat. Namun yang pasti semua kinerja kabinet menteri dari partai mana pun silakan dinilai oleh Presiden," kata Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, di DPP PKB, Jakarta, Senin, 28 Desember 2015.

Meski demikian, politikus yang akrab disapa Cak Imin itu siap jika menteri dari partainya menjadi salah satu 'korban'. Sejauh ini, ia mengklaim tidak pernah melobi Jokowi agar posisi para menteri dari PKB aman.

"Itu Presiden yang menilai, kami tidak punya kewenangan. Semua urusan Presiden," ujarnya.

Partai Hanura menolak reshuffle kabinet jilid II. Apalagi, yang mengisi adalah penumpang gelap. Ketua DPP Hanura Miryam S Haryani mengatakan, dia sudah berkali-kali menyampaikan alasan menolak reshuffle. Baik itu melalui Ketua Umum Partai Hanura Wiranto maupun agenda resmi partai.

"Sebaiknya dipertimbangkan dengan baik apabila kapal yang dinakhodai Jokowi-JK harus mengangkut penumpang baru, khawatirnya kapasitas kapal sudah overload," kata Miryam.

Miryam seolah menyentil masuknya PAN, yang pada Pilpres 2014 lalu menjadi rival Jokowi-Jusuf Kalla dengan mengusung duet Prabowo-Hatta. "Jangan sampai juga penumpang baru ini adalah penumpang gelap yang tidak punya tiket, kenapa saya bilang begitu? Karena dulu untuk mendapatkan tiket kami harus bercucuran darah dan air mata. Lalu penumpang baru ini harus jelas dari mana tiket diperoleh dan bagaimana prosesnya," ujar Ketua Umum Srikandi Hanura itu.

Namun demikian, kalau memang reshuffle itu menjadi kebutuhan, dia berharap penggantinya harus orang yang lebih baik bukan reshuffle asal-asalan, agar benar-menghadirkan solusi.

"Namun, apabila reshuffle ini hanya karena desakan pihak-pihak tertentu yang hanya memanfaatkan momentum atau kepentingan kelompoknya lebih baik ditunda dulu karena sudah terlalu sering terjadi riak-riak politik sejak Jokowi-JK dilantik hingga saat ini," ujarnya.