Menteri 'Tukang Gaduh' Perlu Ditindak

Silang Pendapat Dua Menteri.
Sumber :
  • VIVA.co.id

VIVA.co.id - Pekan lalu, hasil evaluasi menteri gaduh sudah dikantungi Presiden  Joko Widodo. Setidaknya itu yang disampaikan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan yang mengaku dibisikkan Jokowi saat kunjungan kerja ke Sumatera Utara. Dan Juru Bicara Presiden, Johan Budi sudah lebih awal mengatakan bahwa silang pendapat ini memang cukup membuat panas telinga Presiden.

Jika masih diteruskan, Jokowi dipastikan mengambil sikap. Perihal gaduh menteri kabinet Presiden Jokowi bukan hal baru. Belum genap setahun pemerintahan pada tahun lalu, publik sudah disuguhkan dengan polemik antarmenteri.

Kalau dirunut-runut, kebiasaan mengkritik sesama ini dimulai dari Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli yang pada Agustus tahun 2015 diangkat Jokowi menggantikan Indroyono Soesilo.

Yang relatif baru dan masih disoroti adalah persanggahan antara Rizal dan Menteri ESDM Sudirman Said soal pengelolaan Blok Gas Masela. Sudirman yang menginginkan pengelolaan di lepas pantai atau off shore itu ternyata dianggap kurang tepat oleh Rizal Ramli yang menjadi menteri koordinatornya.

Rizal menilai bahwa pengelolaan Blok Masela di darat atau on shore akan lebih menguntungkan. Dalam akun Twitternya, Rizal Ramli belakangan kerap pula mem-posting tulisan, pemberitaan maupun pernyatannya yang mereferensikan Blok Masela on shore.

Tak hanya Rizal Ramli dan Sudirman Said, polemik melalui media sosial juga dipertunjukkan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung dan Menteri Desa, Pemberdayaan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar soal kasus ketinggalan pesawat Garuda. Melalui akun Twitter-nya, Pramono menyindir seorang pejabat sudah tak zamannya meminta keistimewaan. Namun tanggapan Pramono Anung itu dinilai Marwan sebagai bentuk ketidakpahaman atas esensi pernyataannya yang meminta direksi Garuda diganti.

Dua kasus itu dan khususnya persawalaan Blok Masela ini yang lalu ramai ditanggapi berbagai kalangan. Kebanyakan menilai gaduh politik ini jelas-jelas hal yang kontraproduktif.

Peneliti Politik dari Foundung Father House, Dian Permata menilai perdebatan antara Rizal dan Sudirman bukan hal yang sulit diprediksi karena keduanya berasal dari mazhab ekonomi yang berbeda. Namun seharusnya perbedaan itu tak menjadi masalah tatkala  sang play maker dalam hal ini Presiden Jokowi yang berdaulat atas manajemen kabinetnya bisa mengelola perbedaan pendapat dengan lihai.

Dia mengatakan, dalam riset yang dilakukan institusinya pada tahun 2015, ada 10,3 persen dari responden yang mewakili masyarakat Indonesia ingin agar Jokowi dan Jusuf Kalla bisa memperbaiki komunikasi politik. Sayangnya hal tersebut hingga tahun ini masih akan jadi pekerjaan rumah pucuk pimpinan pemerintahan.

“Hasil riset itu sebenarnya sudah menjewer Jokowi-JK agar mampu mengelola komunikasi di antara menteri,” kata Dian Permata kepada VIVA.co.id saat dihubungi Senin, 7 Maret 2016.

Kurang bertangan dinginnya Jokowi mengelola para pembantunya juga diungkapkan sejumlah politikus dari Senayan. Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra , Fadli Zon mempertanyakan kepemimpinan presiden atas sejumlah perseteruan yang ditampakkan para anggota Kabinet. Hal kepemimpinan ini yang juga disinggung Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan ketika diminta tanggapannya soal kegaduhan Kabinet Kerja.

“Intinya kalau tidak kompak pasti kerjanya tidak kompak dan itu berakibat jelek sekali buat masyarakat khususnya investor, itu suatu contoh yang kurang bagus,” kata Syarief hari ini.