Menteri 'Tukang Gaduh' Perlu Ditindak
- VIVA.co.id
VIVA.co.id - Pekan lalu, hasil evaluasi menteri gaduh sudah dikantungi Presiden Joko Widodo. Setidaknya itu yang disampaikan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan yang mengaku dibisikkan Jokowi saat kunjungan kerja ke Sumatera Utara. Dan Juru Bicara Presiden, Johan Budi sudah lebih awal mengatakan bahwa silang pendapat ini memang cukup membuat panas telinga Presiden.
Jika masih diteruskan, Jokowi dipastikan mengambil sikap. Perihal gaduh menteri kabinet Presiden Jokowi bukan hal baru. Belum genap setahun pemerintahan pada tahun lalu, publik sudah disuguhkan dengan polemik antarmenteri.
Kalau dirunut-runut, kebiasaan mengkritik sesama ini dimulai dari Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli yang pada Agustus tahun 2015 diangkat Jokowi menggantikan Indroyono Soesilo.
Yang relatif baru dan masih disoroti adalah persanggahan antara Rizal dan Menteri ESDM Sudirman Said soal pengelolaan Blok Gas Masela. Sudirman yang menginginkan pengelolaan di lepas pantai atau off shore itu ternyata dianggap kurang tepat oleh Rizal Ramli yang menjadi menteri koordinatornya.
Rizal menilai bahwa pengelolaan Blok Masela di darat atau on shore akan lebih menguntungkan. Dalam akun Twitternya, Rizal Ramli belakangan kerap pula mem-posting tulisan, pemberitaan maupun pernyatannya yang mereferensikan Blok Masela on shore.
Tak hanya Rizal Ramli dan Sudirman Said, polemik melalui media sosial juga dipertunjukkan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung dan Menteri Desa, Pemberdayaan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar soal kasus ketinggalan pesawat Garuda. Melalui akun Twitter-nya, Pramono menyindir seorang pejabat sudah tak zamannya meminta keistimewaan. Namun tanggapan Pramono Anung itu dinilai Marwan sebagai bentuk ketidakpahaman atas esensi pernyataannya yang meminta direksi Garuda diganti.
Dua kasus itu dan khususnya persawalaan Blok Masela ini yang lalu ramai ditanggapi berbagai kalangan. Kebanyakan menilai gaduh politik ini jelas-jelas hal yang kontraproduktif.
Peneliti Politik dari Foundung Father House, Dian Permata menilai perdebatan antara Rizal dan Sudirman bukan hal yang sulit diprediksi karena keduanya berasal dari mazhab ekonomi yang berbeda. Namun seharusnya perbedaan itu tak menjadi masalah tatkala sang play maker dalam hal ini Presiden Jokowi yang berdaulat atas manajemen kabinetnya bisa mengelola perbedaan pendapat dengan lihai.
Dia mengatakan, dalam riset yang dilakukan institusinya pada tahun 2015, ada 10,3 persen dari responden yang mewakili masyarakat Indonesia ingin agar Jokowi dan Jusuf Kalla bisa memperbaiki komunikasi politik. Sayangnya hal tersebut hingga tahun ini masih akan jadi pekerjaan rumah pucuk pimpinan pemerintahan.
“Hasil riset itu sebenarnya sudah menjewer Jokowi-JK agar mampu mengelola komunikasi di antara menteri,” kata Dian Permata kepada VIVA.co.id saat dihubungi Senin, 7 Maret 2016.
Kurang bertangan dinginnya Jokowi mengelola para pembantunya juga diungkapkan sejumlah politikus dari Senayan. Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra , Fadli Zon mempertanyakan kepemimpinan presiden atas sejumlah perseteruan yang ditampakkan para anggota Kabinet. Hal kepemimpinan ini yang juga disinggung Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan ketika diminta tanggapannya soal kegaduhan Kabinet Kerja.
“Intinya kalau tidak kompak pasti kerjanya tidak kompak dan itu berakibat jelek sekali buat masyarakat khususnya investor, itu suatu contoh yang kurang bagus,” kata Syarief hari ini.
Menurutnya, tabiat menteri yang terbiasa bersilang argumen di publik adalah tindakan indisipliner. Anggota Komisi I ini mengatakan bahwa perbedaan pendapat tak selalu bisa dihindarkan. Hal yang sama terjadi di era Kabinet Indonesia Bersatu yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Namun, SBY menurut mantan menteri koperasi dan UKM tersebut memiliki kiat agar perdebatan tak lalu menjadi konsumsi publik. Arahan SBY menurutnya selalu jelas dan jikalau ditemukan hal yang tidak sejalan maka langsung dibicarakan dalam forum. SBY juga meminta pendapat menteri-menterinya apabila ada program yang dianggap menimbulkan perbedaan pendapat.
“Karena arahan Beliau (SBY) jelas, kalau ada keputusan langsung diarahkan supaya menteri ini melakukan komunikasi dengan menteri ini,” kata Syarief.
Tak ayal gaduh kabinet ini mengantarkan kembali pro dan kontra seputar isu perombakan kabinet atau reshuffle yang sempat menjadi topik hangat perpolitikan nasional pada awal tahun 2016.
Pantas Dicopot
Sebagai bentuk evaluasi, Jokowi dianggap pantas mencopot penggaduh karena berkontribusi memberi tontonan tak layak bagi masyarakat.
Bahkan Politikus PDI Perjuangan, TB Hasanuddin mengemukakan bahwa menteri-menteri yang dicatat terlibat silang pendapat bukanlah pihak yang amat berjasa dalam kampanye pemilihan presiden tahun 2014. Oleh karenanya, ditimbang dalam hal budi, Jokowi ibarat tak berutang apa-apa jika harus memilih menteri baru.
“Saya sarankan kalau sudah diperingatkan dan tetap gaduh terus sebaiknya dicopot saja. Mereka pun toh bukan menteri-menteri yang pernah die hard atau berdarah-darah mendukung Jokowi saat pilpres kemarin. Kenapa begitu saja kok repot,” kata Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin.
Namun ternyata jika ditilik ke belakang, persoalan penggantian menteri itu tak sesederhana yang dibayangkan. Bukan soal repot atau tidak. Tahun lalu, figur menteri yang kerap terlibat dalam polemik, toh masih terlibat hal yang sama. Tahun 2015 mencatat bahwa hitungan hari setelah dilantik menjadi menteri koordinator kemaritiman, Rizal Ramli langsung menjadi buah bibir. Pasalnya, Rizal bertubi-tubi menyampaikan kritik terhadap para menteri di pemerintahan.
Perbedaan pendapat antara Rizal dan Sudirman juga bukan yang perdana. Bulan Agustus tahun lalu, Rizal menyoal proyek listrik 35 ribu MW. Dia meminta Sudirman dan Dewan Energi Nasional mengevaluasi target itu. Masih pada rentang waktu yang sama, Rizal Ramli juga menyasar program pembelian pesawat Garuda baru yang direstui Menteri BUMN Rini Soemarno.
Rencana BUMN Garuda membeli Airbus 350 dinilainya kurang tepat karena hanya akan menambah utang pelat merah ke China Aviation Bank. Rini Soemarno kala itu tak tinggal bergeming. Melalui media dia menyatakan bahwa BUMN adalah urusan kementeriannya.
Tak hanya berani head to head dengan menteri, Rizal yang memang mantan aktivis itu merasa tak harus ciut nyali mengkontra Jusuf Kalla. Lagi soal proyek pembangkit listrik 35 ribu MW, Rizal Ramli dengan percaya diri menantang Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk berdebat di publik. Proyek itu menurut Rizal terlalu ambisius.
“Kalau mau paham, saya mau Pak JK ketemu saya,” kata Rizal Ramli di Istana Negara, Jakarta pada Selasa 18 Agustus 2015.
Rizal Ramli memang bukan figur sembarangan hingga akhirnya digaet masuk Kabinet Kerja. Dengan pengalaman sebagai menteri koordinator perekonomian dan menteri keuangan era Presiden Gus Dur, Rizal dianggap figur yang mumpuni untuk mengelola bidang ekonomi. Vakum pada 10 tahun pemerintahan SBY, Rizal termasuk paling
genahar mengkritik pemerintahan saat itu.
Tak lalu kebiasaan Rizal yang bongak itu lantas berubah tatkala dijadikan Jokowi sebagai salah satu menterinya. Buktinya silang pendapat tahun lalu seakan bisa kembali terulang tak lama ini.
Pada satu sisi, Jokowi memang layak dipertanyakan kepemimpinannya. Namun di sisi lain, Presiden pasti punya hitungan politik sendiri “memasang” Rizal di posisi strategis itu.
Namun hal yang nyata terlihat adalah bahwa disamping kerap mengkritik koleganya di Kabinet, Rizal juga tak pernah segan untuk “hajar bleh” dengan Jusuf Kalla yang adalah wakil dari Presiden Jokowi. Persanggahan dengan JK yang tahun lalu soal proyek listrik berpotensi kembali terjadi. Hanya kali ini dengan topik berbeda.
Pasalnya, JK kembali menyoroti soal nomenklatur Kementerian Kemaritiman yang diubah dengan sendirinya oleh Rizal menjadi Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya. Alih-alih menunggu perubahan perpres untuk nomenklatur itu, nama Kementerian Maritim dan Sumber Daya sudah bertengger di laman web resmi kementeriannya.
“Pokoknya tidak ada perubahan sampai sekarang. Tetap menko maritim. Ndak ada itu sumber daya,” kata Jusuf Kalla.
Untungnya, kali ini, Rizal Ramli tak kembali menantang wakil presiden sendiri untuk berdebat di muka publik. (ren)